Di Manakah Anti Virus Korupsi?

(Bagian-01 dari-02 tulisan)

Oleh Zulfata Al-Gazali (Pengurus Sekolah Anti Korupsi Aceh)

Oleh Zulfata Al-Gazali
(Pengurus Sekolah Anti Korupsi Aceh)

Momen memperingati hari anti korupsi sedunia pada 09 Desember 2014secara tidak langsung telah memberikan isyarat kepada kita semua untuk peduli terhadap masalah-masalah negeri yang selalu dililit oleh virus yang melumpuhkan negeri ini secara perlahan-lahan, dalam hal ini penulis menyebutnya dengan virus korupsi. Sepanjang sejarah manusia hidup di dipermukaan bumi ini tidak lepas oleh kasus-kasus tentang korupsi, sehingga istilah budaya korupsi disebutkan budaya yang paling cepat mengalami perkembangan dan sangat cepat diterima oleh sebagian masyarakat.

Seiring perkembangan tersebut, artikel-artikel yang diterbitkan tentang korupsi pun tak terhingga, dan berbagai lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pencegahan korupsi pun tumbuh bagaikan cendewan di musin hujan. Namun yang paling anehnya menurut penulis adalah semakin banyak tulisan-tulisan tentang bahaya korupsi dan semakin bertambahnya lembaga-lembaga tentang pencegahan korupsi tersebut malah perkembangan korupsi semakin hari semakin membaik, mungkin jika korupsi tersebut berbentuk seperti materi, kemungkinan tubuh korupsi tersebut tidak ada gangguan penyakit terhadap dirinya.

Dalam catatan di media masa, elektronik maupun cetak di Indonesia KPK terus berupaya mengkampanyekan tentang bahaya dari korupsi, dan berbagai metode kreatif telah diterapkan, mulai pembimbingan dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa, namun hal itu tidaklah cukup untuk membendung kekuatan korupsi yang sangat masif di negeri ini. Sanking masif dan mewabahnya korupsi, KPK telah mewujudkan pemetaan defenisi tentang korupsi agar semua lapisan masyarakat di Indonesia paham apa yang disebut tentang korupsi melalui beberapa regulasi.

Regulasi tersebut diantara nya adalah UU No.31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi yang intinya terdapat beberapa pembagian. Pertama: menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Kedua: Menyuap pegawai negeri (PNS) adalah korupsi. Ketiga: Memeberi hadiah (gratifikasi) kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi. Keempat: Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi, kelima: menyuap hakim dan Advokad juga korupsi. Dan sangat banyak turunan-turunan UU tersebut yang tidak meungkin penulis paparkan.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, penulis bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan nama baik tentang pegawai negeri yang telah banyak berbakti terhadap generasi bangsa, namun penulis ingin mengeluarkan rasa geram penulis terhadap oknum-oknum pegawai negeri ini yang justru menjadi generasi yang setia melestarikan perilaku-perilaku korupsi di tempat mereka bekerja, sehingga tempat tersebut malah menjadi laboratorium untuk menciptakan benih-benih korupsi di masa yang akan datang.

Sejatinya Pegawai negeri di negeri tercinta ini sangat konsisten dengan sumpah jabatannya maka virus-virus korupsi tersebut dapat diminimalisir, hal ini juga didukung secara kuantitas bahwa jumlah pegawai negeri untuk saat ini sangatlah banyak. Walaupun masih ada para pegawai negeri yang mengapdi kepada bangsa dan negara ini yang meliliki komitmen besar untuk mencegah dan memberantas korupsi dilingkungan kerja mereka.

Perbincangan pegawai negeri ini sangat penting karena secara logika ataupun akal sehat manusia, apabila seluruh pegawai negeri bebas dari perilaku korupsi, maka akan diprediksikan bahwa virus-virus korupsi akan semakin berkurang, belum lagi ditambah dengan rekontruksi budaya masyarakat biasa yang jauh lebih besar untuk membasmi korupsi di permukaan bumi ini, alasannya dapat diketahui bahwa masyarakat biasalah yang pertama dan yang paling paham tentang bagaimana pahitnya tentang efek dari perilaku koruptor yang tidak memiliki perasaan perikemanusiaan sedikitpun.

Dalam khanazah keilmuan interdisipliner multi interpretasi tentang pemaknaan korupsi pun terjadi, salah satunya interpretasi tentang korupsi dalam hal ini adalah segala sesuatu yang merugikan manusia atau mengurangi hak dan tanggung jawab manusia adalah korupsi. Dengan demikian tidak heran penulis menyimpulakn bahwa korupsi dinegeri ini bagaikan penyakit kutukan dan belum diketahui dimana keberadaan penyembuh dari kutukan yang berbentuk korupsi tersebut. (Bersambung…)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *