Terkait terkabulkan Permohonan DPRD Palembang Oleh MA, Alex : Kita Lihat Perkembangan Fatwa MA

Alex Noerdin, Gubernur Sumsel | Dok KS

Alex Noerdin, Gubernur Sumsel | Dok KS

PALEMBANG – Adanya fatwa dari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) nomor 38 tahun 2013 mengenai pengangkatan pasangan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Wali Kota (Wako) dan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang disikapi dengan bijak oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin.

Alex mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya terkait Fatwa yang dikeluarkan oleh MA tersebut.

“Kita lihat dan tungu saja nanti bagaimana perkembangannya lebih lanjut,” katanya saat diwawancarai seusai menyerahkan DIPA 2015 di Graha Bina Praja, Senin (15/12).

Mantan Bupati Muba ini melanjutkan, dengan masih menunggu perkembangan Fatwa yang dikeluarkan MA tersebut maka posisi Harnojoyo sekarang masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota (Wako) Palembang usai menerima SK dari Mendagri beberapa waktu lalu.

“Untuk sementara ini walikota ya Harnojoyo, artinya roda pemerintahan Kota Palembang tetap berjalan dengan dipimpin olehnya,” ujar Alex.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman juga mengatakan hal yang sama yaitu Pemprov Sumsel bersikap hati-hati dalam menyikapi keluarnya fatwa MA dengan nomor register 4AP/KHS/2014 tertanggal 3 Desember, dengan termohon/terdakwa adalah Walikota Palembang.

“Kita pastinya akan mempelajari fatwa tersebut,” katanya.

Disampaikannya, pihaknya belum dapat menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pihaknya.

“Dalam mengambil kebijakan banyak hal yang harus diperhatikan dan kami harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Yang jelas kami masih menunggu dan mempelajari hal ini,” ungkap Mukti.

Untuk diketahui, keluarnya Fatwa MA tersebut dikarenakan adanya surat yang pernah disampaikan DPRD Kota Palembang pada tanggal 12 Agustus 2014 lalu, terkait desakan demonstran yang meminta DPRD melakukan upaya fatwa dari MA untuk membatalkan hasil putusan sengketa Pilkada Kota Palembang yang dinilai cacat hukum.

Fatwa yang dikeluarkan MA tersebut terdapat dua poin. Poin pertama yaitu bahwa MA tidak memberikan pendapat hukum. Hal ini untuk menjaga independensi MA, dikarenakan masih ada perkara yang sedang berlangsung. Point yang kedua yaitu terhadap kedudukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang berdasarkan putusan Makamah Konstitusi (MK) nomor 42 tanggal 20 Mei 2013 lebih baik dikonsultasikan kepada KPU atau ke Kemendagri RI.

 

TEKS      : IMAM MAHFUZ
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *