Sarimuda Sebut Ada “SK Bodong” dari MA

PALEMBANG – Konflik hasil Pilkada Kota Palembang ternyata masih berbuntut panjang. Ir H Sarimuda, MT calon Wali Kota Palembang yang dinyatakan kalah, membatah keras terhadap adanya pemberitaan dua fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Sarimuda meyakinkan sangat tidak mungkin bila MA mengeluarkan putusan lebih dari satu kali. “Jangan buat masyarakat Palembang dibodohi dengan putusan MA tersebut. MA itu hanya mengeluarkan putusan satu kali. Kalau ada putusan MA lain itu SK bodong,” tegas nya.

Namun demikian, Sarimuda mengajak masyarakat Palembang menjaga situasi kondusif.  “Karena putusan MA akan sampai di DPRD Palembang minggu depan, kita tunggu saja,” ujarnya.

Pernyataan Sarimuda itu disampaikan menyusul adanya pernyataan dari Aliansi 21 LSM (ANSI 21) Sumatera Selatan (Sumsel) yang menolak fatwa atau uji pendapat dari Mahkamah Agung (MA) RI yang mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palembang, untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Wali Kota Palembang, H Romi Herton-Harnojoyo.

Penolakan tersebut dilakukan, Dailami Malik, Ketua ANSI 21 Sumsel, Dailami Malik Tadjuddin, karena ada dua bukti baru dari fatwa MK, sehingga persoalan Pemielihan Umum  Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palemvang periode 2013-2018 secara hukum telah final dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap. “Jadi fatwa yang dikeluarkan MA itu bertentangan dengan semua putusan dan fatwa dari MK yang telah ada terkait persoalan hukum Pilkda Kota Palembang,” tegas Malik saat memberikan keterangan Persnya, kemarin.(14/12).

Malik menjelaskan, dengan adanya fatwa dari MA RI itu, kemudian muncul tanggapan dari berbagai kalangan melalui media massa. Menurut Malik, hal ini sangat berpotensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal di kota pempek ini. “Kita tidak ingin terjadi hal yang tidak kita inginkan nanti. Dan itu yang kita takutkan setelah beredarnya fatwa dari MA tersebut. Jadi berbagai kalangan yang memberikan komentar harus mengetahui jika ada dua fatwa yang dikeluarkan tentang persoalan Pilkada Kota Palembang, dan itu mempunyai kekuatan hukum tetap,” tegasnya. Baca : Sarimuda Sah Wali Kota Palembang?

Ditempat yang sama, Divisi hukum dan Politik ANSI 21 Sumsel, Drs Mustari Adnan SH menuturkan, pihaknya menolak tegas fatwa MA RI itu. Sebab menurut Mustari, ada dua fatwa MK yang telah keluar sejak 12 November 2013 dengan nomor 2712.4/AP.00.03/11/2013.

“Terbitnya fatwa MK itu berdasarkan rapat permusyawaratan hakim konstitusi pada 11 November 2013 lalu dengan  dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi. Jadi fatwa MK itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka MK,” jelas dia.

Dengan adanya dua bukti baru, yakni dua fatwa dari MK itu, lanjutnya, maka pihaknya akan mengirimkannya ke berbagai pihak terkait, termasuk kepada kalangan yang sempat memberikan komentarnya terhadap keluarnya fatwa MA RI. “Biar mereka tahu dan mempelajari jika ada dua fatwa dari MK yang memperkuat keputusan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, H Romi Herton-Harnojoyo. Kami tidak mempunyai kepentingan politik dalam hal ini, karena para akademisi mengeluarkan analisis dan opini. Padahal belum melihat atau memegang salinan fatwa dari MA. Kami ingin meluruskan jangan sampai memancing konflik horizontal dan vertikal,” tegas Mustari.

 

TEKS    : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *