Pemprov Sumsel Tunggu Petunjuk Pengurangan Jam Kerja

PALEMBANG – Usulan pemotongan jam kerja bagi para perempuan yang bekerja serta Moratorium PNS. Meski menuai sejumlah pro dan kontra, namun pernyataan, biasanya ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Baik itu melalui Surat Keputusan (SK) ataupun Perpu. Banyak sudah yang dikeluarkan, termasuk usulan pengurangan jam kerja ini nantinya. Makanya kalau memang ada, kita tunggu petunjuk pelaksanaannya,” ujar Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel, Joko Imam Sentosa di Kantor Pemprov Sumsel, kemarin.

Ia menilai pernyataan JK didasarkan pada adat ketimuran yang dianut oleh Indonesia. Menurut Joko, wanita memiliki tanggung jawab yang lebih besar baik itu di rumah maupun pekerjaannya.

“Alhasil, wanita dituntut untuk memiliki kesetaraan gender. Ini merupakan bentuk penghormatan yang lebih kepada wanita,” ujar Joko.

Meski baru sebatas wacana namun dirinya pribadi mendukung pernyataan Wapres tersebut. Menurutnya, kabinet yang disusun pasangan Jokowi – JK ini lebih fokus terhadap efisiensi, efektivitas serta bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan reformasi. Banyak hal, lanjutnya, yang telah diusulkan oleh presiden ke tujuh RI ini berupaya melakukan hal yang lebih baik dengan masyarakat.

“Mulai dari penghematan dalam melakukan perjalanan, instruksi pengurangan energi hingga wacana moratorium penerimaan PNS hingga lima tahun kedepan. Sebagian sudah kita lakukan. Sedangkan wacana yang bersifat krusial, harus dilakukan berdasarkan peraturan tertentu,” tegas Joko.

Mengenai adanya wacana moratorium PNS pun, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman juga mengaku tetap menunggu keputusan secara tertulis dari pemerintah pusat.

“Wajib ada perhitungan untuk kebutuhan PNS dalam lima tahun kedepan. Jadi kalau moratorium ini dilaksanakan, apakah berimplikasi pada pelayanan PNS kedepannya,” tegas Mukti terpisah.

Untuk Sumsel sendiri, terlepas dilakukan moratorium atau tidak nantinyan, pada 2015 mendatang, dari total PNS yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel sebanyak 7.000 PNS, setidaknya ada yang 900 PNS yang pensiun.

“Untuk 2016 dan 2017 saya belum tahu. Kalau harus kehilangan 900 PNS yang pensiun tanpa ada penerimaan, kita masih bisa atasi. Tapi kalau lima tahu, harus ada penghitungan kembali,” pungkasnya.

 

TEKS    : IMAM MAHFUZ

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *