Hadiri Munas Versi Agung Laksono, Empat Ketua DPD II Golkar Sumsel Terancam Dipecat

Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya

 PALEMBANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Golkar Sumsel nampaknya tidak main-main dalam memberikan sanksi kepada para kadenya lantaran ikut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas), Partai Golkar versi Agung Laksono di Ancol, Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Pasalnya, saat ini, DPD Golkar Sumsel tengah mencari informasi dan mengumpulkan bukti kebenarannya. Jika terbukti, sanksi pemecatan akan dijatuhkan.

 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPD Golkar Sumsel, Herpanto, saat dibincangi usai menghadiri acara pelantikan pimpinan DPRD Sumsel periode 2014-2019, Jumat (12/12).

 

“Ya, kita sedang informasi dan mengumpulkan bukti kebenarannya. Kita tidak mau gegabah dalam memberikan sanksi atau semacam teguran terhadap yang bersangkutan (kader –red),” ungkapnya.

 

Menurut Herpanto, walaupun pihaknya telah mengetahui atau mengantongi nama-nama kadernya yang hadir di Munas Ancol, Golkar Sumsel masih menggunakan azas praduga tak bersalah. “Walau informasi dari mulut ke mulut mereka itu hadir di acara Munas di Ancol tersebut ,” terangnya.

 

Lanjut Herpanto, hal sama seperti yang diungkapkan Juru Bicara Golkar Sumsel, RA Anita Noeringhati, bahwa selain nama Iskandar Syamwell turut hadir empat kader yang berasal dari Ketua DPD II Golkar Sumsel.

 

” Malah Ketua DPD II yang hadir, yaa, benar ada empat orang. Jika terbukti, Golkar Sumsel tidak akan segan menjatuhi sanksi mulai dari skor hingga pemecatan dari kader Partai, karena Munas yang sesuai dengan AD/ART Partai Golkar adalah Munas yang terselenggara di Bali bukan Munas di Ancol, Jakarta, versi kubu Agung Laksono,” tambah Herpanto.

 

Herpanto menambahkan, pihaknya hanya melaksanakan satu Munas sesuai AD/ART di Bali, sehingga Munas diluar itu adalah Munas ilega. Jika diluar itu, akan diberikan sanksi.

 

“Dalam memberikan sanksi kepada kader yang mbalelo (bertindak semaunya) tersebut, kami masih menunggu petunjuk dari DPP kemudian ke DPD baru laksanakan masalah itu.  Kita tidak bisa serta merta beri sanksi terkait masalah itu,” pungkas Herpanto.

 

 

Teks   : ARDHY FITRIANSYAH

Editor   : Junaedi Abdillah

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *