Enggan Tanggapi Fatwa MA Terkait Pemakzulan Dirinya, Harnojoyo Pilih Diam

Plt Walikota Palembang, Harnojoyo | Foto ; Bagus Kurniawan

Plt Walikota Palembang, Harnojoyo | Foto ; Bagus Kurniawan

  • DPRD Palembang Wajib Tindaklanjuti Fatwa MA

PALEMBANG – Plt Wali Kota Palembang, Harnojoyo enggan berkomentar banyak terkait fatwa Makamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan DPRD Palembang. Karena menurutnya fatwa tersebut belum memiliki kejelasan. Apalagi ia belum menerima secara tertulis fatwa MA yang dimaksud.

“Belum bisa saya tanggapi. Suratnya saja belum diterima. Lagi pula, itu wewenang DPRD Palembang,” ungkapnya, saat dibincangi, di Balai Kota Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Jum’at (12/12).

Harnojoyo mengatakan, hingga sekarang ia tidak tau dalam kapasitas apa MA mengeluarkan fatwa. Karena posisi MA itu independen dan tidak dalam hal mengeluarkan fatwa terkait Pilkada Kota Palembang.

“Dulu MA pernah keluarkan fatwa untuk DPRD Palembang, saya ada. Sementara yang kedua ini saya tidak tahu,” tutupnya.

Terpisah, Ketua DPRD Palembang, Darmawan mengatakan, pihaknya belum tau apa isi dari fatwa MA tersebut. Sebab, DPRD Palembang, hingga hari ini (kemarin), belum menerima secara tertulis, apa anjuran dari dari fatwa tersebut. Baca : Permohonan Pemakzulan Romi-Harnojoyo Dikabulkan MA, Jimmy Oscar Angkat Bicara

“Apa yang beredar sekarang, belum jelas. Apalagi sekarang DPRD Palembang belum menerima balasannya secara resmi, kita tunggulah apa isi dari fatwa tersebut, sehingga dewan dapat menindaklanjutinya,” katanya.

Darmawan berharap, sejumlah golongan masyarakat jangan melakukan spekulasi terlebih dahulu, terkait dikabulkannya permohonan DPRD Palembang oleh MA tersebut.

“Jangan membuat masyarakat jadi bingung dengan berbagai komentar yang tidak jelas,”harapnya.

Ditanya apa tujuannya datang ke kantor Pemkot Palembang, Kamis (11/12) ? Darmawan menyebutkan, kedatangannya ke kantor Pemkot Palembang itu untuk membicarakan terkait Kota Palembang. Seperti, masalah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 serta program ditahun 2015 lainnya.

“Saya tidak bicara soal fatwa MA. Itu belum jelas, saya bicara RAPBD,” kilahnya.

Sementara itu, pengamat Hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Amzulian Rifai mengatakan, secara yuridis tidak akan ada dampak adanya fatwa MA tersebut. Alasannya, karena hasil Pilkada Kota Palembang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara Fatwa di terbitkan oleh MA setelah putusan MK bersifat final dan mengikat. Baca Juga : Sarimuda Sah Walikota Palembang ?

“Sudah sangat jelas berdasarkan UUD 1945 antara MK dan MA merupakan dua lembaga kekuasaan kehakiman yang terpisah,”katanya.

Menurutnya, semua pihak seharusnya paham. Karena fatwa itu diterbitkan sebagai respon dari MA terkait adanya permohonan yang di ajukan oleh DPRD Palembang. Jadi, DPRD Palembang wajib menindaklanjutinya.

“Jika dewan tidak menindaklanjuti fatwa tersebut berarti perlu dipertanyakan kinerjanya. Karena, permohonan itu mereka sendiri yang mengajukannya ke MA secara resmi dan atas nama institusi,” tukasnya.

 

TEKS     : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *