Walikota Lubuklinggau : “Kartu Sakti” Terkesan Dipaksakan

Walikota H. SN Prana Putra Sohe | Foto : Dok KS

Walikota H. SN Prana Putra Sohe | Foto : Dok KS

LUBUKLINGGAU – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menilai program Kartu Sakti Jokowi yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah digelontorkan Rp 400 ribu per RTS terkesan terburu buru. Alasanya karena validitas data tidak akurat.

“Program baru ini kan mengatasi permasalahan program lama (Bantuan Langsung Tunai.red,tapi sepertinya sama saja,kalau saya ini tandakutif terburu-buru,” tegas Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe atau akrab disapa Nanan.

Ujar Nanan, program lama permasalahanya hanya pada tidak efektifnya penyaluran dan pendataan, namun diulangi lagi pada program baru presiden Jokowi.Artinya tidak ada perubahan yang lebih baik.

“Pembagian tidak efektif dan pemerintah daerah tidak dirangkul, pendataannya hasil dari Badan Pusat Statistik tahun 2011,” ujar Nanan.

Seharusnya, lanjut Nanan, pendataan penerima harus menggunakan pendamping,sama halnya dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan ia mengusulkan kalau bisa dibentuk tim independent bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Nah, tim inilah yang melakukan pendataan calon penerima KPS tersebut, dan melakukan validitas data sebelum dilakukan pencairan dikantor POS.Sehingga,program yang katanya pro rakyat miskin tersebut menjadi efektif dan tepat sasaran.

Hal ini juga dibenarkan Dinas Sosial Lubuklinggau. Kepala Bidang Bantuan Sosial, Indra Syafei mengatakan bahwa dalam semua proses Dinas Sosial memang tidak dilibatkan sama sekali.

“Kita cuma diintruksikan Kementrian Sosial untuk monitoring saja, artinya cuma mantau saja,”ujarnya.

 

TEKS     : SRI PRADES
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *