Pemprov Sumsel Targetkan Perda Kawasan Tanpa Rokok Tahun Depan

 

Ilst. Rokok

Ilst. Rokok

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan, di akhir Desember ini akan membahas mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kemudian dibawa langsung ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Sumsel untuk ditindaklanjuti. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum&HAM Setda Sumsel, Ardani usai rapat pembahasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang Bina Praja, Kamis (11/12).

 

Diungkapkan Ardani, naskah rancangan perda mengenai KTR sedang disiapkan oleh pihaknya dengan SKPD terkait yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel. Regulasi larangan merokok itu dikemas dalam bentuk raperda selanjutnya dibawa ke Banleg.

 

“Raperda mengenai KTR ini sendiri sebetulnya sudah disiapkan sejak 2012 lalu, dengan menindaklanjuti instruksi Gubernur yang mengatur tentang larangan merokok di tempat umum, yang bertujuan mengurangi dampak negatif penggunaan rokok sekaligus pengaturan tempat merokok,” kata Ardani.

Acuan hukum penggodokan raperda itu berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ia menyebutkan, jika raperda KTR ini sudah disahkan menjadi Perda, maka akan diberlakukan di tiap dinas dan instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.

“Niatnya mau diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota, tetapi kita menyadari kalau kita dari Pemprov harus menerapkannya terlebih dulu baru menginstruksikan ke tiap Kab/Kota. Di Sumsel, sudah ada sebagian Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Perda soal KTR ini seperti, Kota Palembang pada 2009 lalu mengeluarkan Perda KTR dan menyusul Peraturan Walikota tahun 2010. Adalagi, Ogan Ilir yang sedang menunggu dari pihak Dewannya,” urainya.

Selain raperda KTR ini, lanjut Ardani, ada empat lagi yang sedang dipersiapkan oleh Pemprov Sumsel untuk menyiapkan raperdanya seperti, raperda kuliah gratis, raperda soal ketenagalistrikan, raperda soal Jamkrida, dan raperda Jasa Konstruksi. Semua raperda ini ditargetkan segera dibahas di Banleg agar bisa dijadikan perda di 2015 mendatang.

Perwakilan dari Dinkes Sumsel, Kabul menjelaskan bahwa penjabaran tempat umum dalam larangan merokok itu meliputi rumah sakit, sekolah, kampus, dan tempat umum lainnya seperti, ruang umum di kantor Pemprov Sumsel dan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov.

“Larangan merokok sembarangan itu dipandang perlu, karena merokok dianggap sebagai menyebabkan banyak penyakit yang akan diderita oleh si perokok aktif bahkan mereka yang tak merokok pun dapat tertular jika sering bergaul dengan perokok itu (perokok pasif),” bebernya.

Pihaknya (Dinkes) diminta oleh Karo Hukum dan HAM agar menyiapkan konsep bahasan yang matang untuk dibahas di Banleg nanti. Dan ia berharap semua persiapannya akan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini.

“Ini segera kita siapkan dengan mengacu pada PP diatas yang membahas soal KTR, kemudian ada juga di dalam peraturan tersebut mewajibkan perusahaan rokok untuk mencantumkan peringatan bahaya merokok berbentuk gambar dan tulisan. Tujuannya yakni memberikan hak masyarakat tentang informasi yang jelas dan jujur,” tutupnya.

 

 

TEKS      : IMAM MAHFUZ

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *