2015, Pajak Nasi Bungkus 10 Persen

Ilustrasi Rumah Makan | Dok KS

Ilustrasi Rumah Makan | Dok KS

PALEMBANG – Guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang akan berlakukan pajak 10 persen terhadap nasi bungkus.

Kabid Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah, Dispenda Palembang Meriza Novilia mengatakan, mulai awal 2015 pajak untuk pembelian nasi bungkus sudah berlaku. Pajak yang dikenakan adalah sebesar 10 persen bagi pembeli. Selama ini, rumah makan maupun restoran yang ada di Metropolis hanya mengenakan pajak bagi konsumen yang makan di rumah makan itu saja. Sementara makanan yang dibungkus tidak dikenakan pajak.

“Untuk memaksimalkan potensi pajak saja. Bukan berarti kami memberatkan, karena selama ini yang makan di tempat dikenakan pajak, sementara yang dibungkus tidak,” katanya, Kamis (11/12).

Meriza mengaku, yang akan menjadi acuan penarikan pajak terhadap pembelian nasi bungkus tersebut di atur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang saat ini sedang dalam proses tahap akhir.

“Prosesnya sudah tahap akhir, dalam waktu tidak lama lagi Perwalinya segera diterbitkan, sehingga awal tahun bisa segera dimaksimalkan,” akunya.

Ucap Meriza, untuk memaksimalkan PAD itu bukan hanya mengenakan pajak pada nasi bungkus. Tapi dilakukan juga di sektor lainnya seperti, usaha kos-kosan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, dan masih banyak lagi yang lainnya.

“Kos-kosan selama ini baru bisa ditarik pajak, apabila ada 10 pintu. Nah, Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya akan dirubah, sehingga semua bentuk kos-kosan maupun bedeng harus dikenakan pajak. Sementara untuk NJPO properti sudah sangat mendesak dinaikan, karena perkembangan zaman menuntut harga jual properti tinggi, otomatis pajaknya juga harus dinaikan,” sebutnya.

Sementara itu, Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Nailul mengatakan, upaya optimalisasi PAD ada beberapa hal yang akan dilakukan pihaknya yakni, melakukan akurasi data terkait pajak daerah maupun retribusi. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan pengelola PAD untuk evaluasi dan pengawasan pemungutan pajak. Kemudian, pembinaan terhadap Wajib Pajak (WP) tentang pelaksanaan Perda.

“Penggalian dan peningkatan petensi PAD, dan lainya,” ujarnya.

Dengan adanya langkah itu, ia berharap kedepan peningkatan sektor pajak maupun retribusi daerah meningkat drastis.

“Sektor pajak ditarget meningkat sekitar 23 persen di tahun 2015,” tukasnya.

 

TEKS   : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *