Terkait Kerugian Negara, Kejari Muara Enim Tunggu Audit BPKP Sumsel

Ilustrasi Kejaksaan | Ist

Ilustrasi Kejaksaan | Ist

MUARA ENIM – Peringatan hari anti korupsi sedunia diperingati Kejaksaan Negeri Muaraenim, Selasa (9/12), ditandai dengan launching Kantin Kejujuran di SMAN 1 Muaraenim dan seminar anti korupsi di Gedung Kesenian Dayang Rindu, Muaraenim.

Kepala Kejaksaan Negeri Muaraenim, Adhyaksa Darma Yuliano didampingi Kasi Pidum, Radyan dan Jaksa Pengawas, Rama Riza Pahlevi mengatakan bahwa untuk memulai gerakan anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

“Sebagai langkah awal, Kejari Muaraenim, Pemkab Muaraenim, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muaraenim dan karang taruna serta SMAN1 Muaraenim telah melaunching kantin kejujuran dan rencana nanti program ini disebar ke sekolah lain,” ungkap Adhyaksa.

Kata Adhyaksa, proses penegakkan hukum di Kejaksaan Negeri Muaraenim terkait kasus korupsi sudah berjalan.

“Dengan adanya kegiatan ini membuktikan bahwa Kejari tidak hanya penegakan hukum saja. Tetapi upaya preventif juga dilaksanakan seperti seminar dan penyuluhan ke sekolah,” terangnya.

Untuk penegakkan hukum, kata dia, beberapa perkara yang masuk tahap penyidikan saat ini masih meminta perhitungan audit BPKP Sumsel.

“Kami masih menunggu dan bersinergi dengan BPKP Sumsel soal kerugian negara. Kita tidak hanya akan berusaha mencari tersangka tetapi bagaimana memulihkan keuangan Negara. Kita akan menyelamatkan uang Negara dan Kami akan berusaha memberikan penegakan hukum yang berintegritas dan berhati nurani,” terangnya.

Dijelaskannya, ada berapa kasus yang masih menunggu hasil audit BPKP Sumsel yakni 2 kasus yakni kasus Damkar sebanyak satu berkas perkara dan kasus Bansos TIK dengan dua berkas perkara. Terkait Bansos TIK, pihaknya meminta ke BPKP Sumsel agar dapat disegerakan menghitung kerugian Negara dan kami terus berkoordinasi dengan BPKP Sumsel.

“Audit BPKP diperlukan untuk menambah alat bukti dari saksi ahli dan ditambah keterangan ahli. Bila ini sudaj ada, dan dapat menyakinkan kita ada kerugian, kita dapat dengan segera P21 dan dilimpahkan ke pengadilan,” ucapnya.

Ujar Adhyaksa, sejak Juni 2014, sudah terhitung 3 kasus tindak pidana korupsi yang masuk tahap penyidikan dan dua kasus penyidikan yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Sesuai amanat dari Jaksa Agung RI bahwa penegakkan hukum anti korupsi menjadi core bisnis dan menjadi vioner penegakkan hukum yang ada. Kita akan menegakkan hukum sesuai SOP, yakni dengan upaya preventif, edukasi dan penegakkan hukum,” pungkasnya.

TEKS:SISWANTO
EDITOR:RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *