Sarimuda Sah Wali Kota Palembang?

 

Sarimuda

Sarimuda

PALEMBANG  – Usai melakukan proses panjang, akhirnya permohonan DPRD Palembang beberapa waktu lalu ke Mahkamah Agung (MA) RI terkait Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang akhirnya dikabulkan.

Berdasarkan situs resmi MA RI, tertulis perkara dengan nomor register 4P/KHS/2014, tanggal masuk gugatan 16 Oktober 2014 jenis perkara TUN. Pemohon DPRD Palembang, Termohon Wali Kota Palembang, Hakim (1) Supandi. Hakim (2) Yulius. Hakim (3) Imam Soebechi dan Panitera Pengganti, Maftuh Effendi. Status Putus. Tanggal putus 3 Desember 2014, amar putusan: KABUL.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Palembang, Antoni Yuzar mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Tapi, pihaknya sudah melihat di internet dikabulkannya permohonan DPRD Palembang tersebut.

“Dengan adanya putusan itu, berdasarkan Undang-undang (UU) 23 tahun 2014, DPRD harus menindaklanjuti keputusan MA tersebut 14 hari kerja, sejak surat itu diterima jika tidak maka Mendagri akan mengambil alih pelantikannya,” bebernya, Rabu (10/12).

Antoni menyebutkan, apabila surat tersebut sudah ada di DPRD Palembang, tidak ada alasan untuk tidak memprosesnya. Karena, hal itu bersifat wajib.

“Selanjutnya akan digelar paripurna untuk mengusulkan Sarimuda-Nelly Rasdiana menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke Mendagri melalui, Gubernur. Karena merekalah yang berhak,” ujarnya.

Cetus Antoni, permohonan yang diajukan DPRD Palembang ada empat poin. Yakni, DPRD Palembang berpendapat, Romi Herton sudah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proses sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memenangkan gugatan pasangan Romi Herton-Harnojoyo dalam rangka menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang periode Tahun 2013-2018.

“Selanjutnya, DPRD Palembang berpendapat bahwa pasangan Romi Herton-Harnojoyo dalam menyelenggarakan pemerintahan telah melanggar beberapa pasal, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menjaga ketentraman dan ketentraman publik, mentaati dan menegakkan peraturan perundangan, menjaga etika dan norma, melanggar larangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, melanggar sumpah janji serta tidak lagi layak sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 20, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU 32 Tahun 2014,” dijelaskannya.

Kemudian yang ketiga, sambung Antoni, DPRD Palembang berpendapat bahwa atas pelanggaran yang dilakukan pasangan Romi Herton dan Harnojoyo tersebut, keduanya perlu diberikan sanksi sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Sanksi tersebut yaitu Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Dan, terakhir DPRD Palembang berpendapat bahwa untuk norma dan etika politik serta kebenaran substantif, maka kepemimpinan Kota Palembang dikembalikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang secara sah memenangkan Pilkada Kota Palembang Tahun 2013 yaitu pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana berdasarkan SK KPU Palembang Nomor 35 Tahun 2013 tentang penetapan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dimana SK tersebut tidak dibatalkan oleh MK,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Palembang, M Adiansyah mengatakan, dengan dikabulkannya permohonan itu oleh MA, maka menjadi dasar untuk pengangkatan dan pelantikan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdiana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018.

Menurutnya, jika surat itu sudah ada ditangan pihaknya, tidak ada alasan bagi DPRD Palembang untuk tidak memproses dan nanti proses yang dilakukan bukan dalam kapasitas setuju atau tidak setuju tapi bersifat melakukan tahapan dari keputusan MA.

“Kita siap memproses keputusan MA jika surat sudah diterima,” ucapnya.

 

PDIP Berpegang Putusan MK

Terkait menangnya Sarimuda di MA dengan mendapatkan fatwa, PDIP Sumsel enggan berkomentar banyak. Pihak PDIP pun tetap menghargai upaya Sarimuda dan tetap masih berpegang terhadap putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang sifatnya final dan mengikat tanpa bisa diganggu gugat kembali. Demikian kata Fahlevi, Plt Ketua DPC PDIP Palembang, Rabu (10/12), kemarin.

Dia berujar, terlepas dari apapun yang akan dilakukan Sarimuda, pihaknya meyakini proses terhadap Wali Kota Palembang definitif dan penunjukan Wakil Wali Kota Palembang masih membutuhkan waktu yang cukup lama.

Lanjutnya, proses hukum terhadap Romi Herton masih berjalan. Kemungkinan akan adannya banding juga masih menunggu Perppu apa yang akan dipakai ketika penunjukkan Wakil Wali Kota Palembang mendatang,

“Ini kan masih menunggu proses hukumnya. Nah, terkait penunjukkan Wakil Wali Kota itu sendiri, tentu masih menunggu Perppu apa yang akan dipakai, apakah ditunjuk langsung oleh Walikota definitif, atau pengjuan Partai pengusung,” terang Boy yang juga anggota DPRD Sumsel, Rabu (10/12).

Disinggung, soal nama-nama yang telah muncul untuk maju menjabat Wakil Wali Kota Palembang kedepan seperti, Ucok Hidayat (Sekda Kota Palembang), Ratu Dewa (kabag Humas Pemkot Palembang), dan namanya sendiri, dituturkan Boy, semua hal bisa terjadi. Bisa saja diambil alih pemrov, semua bisa terjadi termasuk bisa saja Pemrov Sumsel melakukan penunjukkan.

“Semua peluang bisa terjadi, wawako bisa dari Partai pengusung, atau dari birokrasi atau dari kalangan apapun, dengan terlebih dulu kita lihat putusan perpuu mana yang akan dipakai,” tutup Fahlevi Maizano.

Di pemberitaan sebelumnya, PDIP merasa lebih layak apabila posisi atau kursi jabatan Wawako Kota Palembang tersebut menjadi milik mereka.

“Secara etika Politik PDIP lah yang harus menduduki kursi Wawako tersebut,” ujar pimpinan DPRD Sumsel Giri Ramndha Kiemas beberapa waktu lalu.

Disisi lain juga Partai Demokrat pula tidak menutup diri bahkan tidak menjadikan masalah apabila kedepan penunjukkan Wawako merupakan hak Harnojoyo yang merupakan kadernya kembali menunjuk orang dari sesama Partainya.

“Semua kader Demokrat siap menjabat Wawako jika dipercaya,” cetus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumsel Muchendi berapa hari lalu.

 

 TEKS:ALAM TRIE MARSATA/ARDY FITRIANSYAH

EDITOR:RINALDI SYAHRIL

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *