Penertiban Galian C tak Serius

LAHAT – Dengan kembali beraktivitasnya sejumlah alat berat dan kendaraan yang mengeruk dan mengangkut material galian C di kawasan Desa Pagar Batu Kecamatan Pulaupinang oleh PT BRU, membuat warga Lahat mempertanyakan kinerja dari tim terpadu penertiban usaha galian C yang terdiri pemerintah, kepolisian, TNI, serta warga dinilai lamban dan tak serius.

A Nizar, aktivis di organisasi NGO Lahat berkata, sesuai Undang-undang No 04 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 berbunyi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Sedangkan berdasarkan Permen LH. RI nomor11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajibdilengkapi dengan hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup disekitarnya,” katanya.

Kritikan juga datangd ari warga Lahat bernama Ismed. Menurutnya, tim terpadu yang terbentuk sudah beberapa kali mengkroscek ke lokasi penambangan liar. Tapi hingga saat ini semua itu hanya sebatas ‘gertak’ belaka.

“Coba kalau memang mereka (Tim penertiban galian C) itu benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kan bisa di cek di badan perizinan, dinas pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup. Apakah kegiatan pengusaha galian C itu mengikluti aturan main yang prosedural? Jika memang belum meiliki izin, kenapa tidak ditindak tegas?, cetus Ismed, Rabu (10/12).

Bupati Lahat H Saifudin Aswari Riva’i , melalui Wakil Bupati Lahat Marwan Mansyur menyatakan bahwa pihaknya tetap bekerja untuk menertibkan aktivitas penambangan material galian C ini. Hanya saja, menurut Marwan, pihak pemerintah telah menyerahkan sepenuhnyaproses penertiban itu sendiri kepada pihak tim yang telah terbentuk.

 

TEKS     : JUMRA ZEFRI
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *