BPOM Perketat Keamanan Pangan

PALEMBANG – Persoalan keamanan mengkonsumsi pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Mulai dari panganan yang belum sepenuhnya higienis, kadaluarsa, hingga penyalahgunaan bahan pangan tersebut.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang, Dra Indriaty Tubagus mengungkapkan, berdasarkan World Health Organization (WHO) secara global terjadi 2,2 juta kematian akibat gangguan kesehatan karena makanan atau yang disebut foodborne disease.

“Berbagai langkah telah dilaksanakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi,” ujarnya.

Diketahui sejak 2010, Badan POM bersama lintas sektor terkait telah mengembangkan Indonesia Rapid Alert system for Food and Feed (INRASFF) yang merupakan entry point perlindungan produk pangan Indonesia. Kemudian pada 2011, Badan POM juga berupaya meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi PJAS melalui kemandirian komunitas sekolah melalui peluncuran Aksi Nasional Gerakan Menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bemutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS).

“Nah di tahun 2014, Badan POM meluncurkan Program Nasional Food Safety Masuk Desa (FSMD) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sekaligus memperkuat ekonomi desa sesuai dengan sasaran dan prioritas nasional bidang kesehatan untuk menciptakan Desa Pangan Aman (desa PAMAN),” bebernya.

Dalam menangani permasalahan keamanan pangan, pemerintah menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan kajian ilmiah, dengan memperhatikan metode kajian risiko yang relevan.

Kajian risiko itu merupakan salah satu persyaratan dalam World Trade Organization (WTO) dalam Sanitary Phyto Sanitary (SPS) Agreement, sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Hal ini menjadi dasar bagi Badan POM dalam menginisiasi terbentuknya Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) atau Pusat Kajian Risiko sebagai forum untuk memfasilitasi pengumpulan data, pool of expert di bidang kajian risiko di tingkat nasional, peningkatan kapasitas, serta berkomunikasi dengan Kementerian Lembaga (K/L),” ungkapnya.

Karenanya, Menteri Kesehatan mencanangkan INARAC, sehingga dengan kehadiran INARAC sebagai focal point Indonesia untuk ASEAN Risk Assessment Center (ARAC). Diharapkan kajian risiko keamanan pangan di Indonesia dapat terlaksana lebih terintegrasi dan hasil kajiannya dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pengambil kebijakan dan pihak yang berkepentingan.

BPOM di Palembang pun terus mensosialisasikan terkait Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi Sumsel.

“Kita sudah survey di tingkat desa. Memang perlu adanya pemahaman ketahanan pangan di Indonesia, dan disini tiga desa yang diambil karena pemahaman masyarakat desa tentang ketahanan pangan kurang,” beber dia.

Dijelaskan, tahun ini saja pihaknya menganggarkan kegiatan tersebut terbatas 10 desa, dan seterusnya akan dilakukan di empat desa dalam perencanaan kedepan.

“Kami hanya menstimulus, harapannya setiap daerah bisa menganggarkan hal yang sama di tiap tahun. Daerah yang kita lakukan survey Food Safety itu di Palembang dan OI dengan alasan dekat,” ungkapnya.

Untuk besaran anggaran, kata dia, yakni Rp 1 miliar per tahun untuk 10 desa. Inti dari food safety itu untuk mengawasi ketahanan pangan di Sumsel.

“Survey yang dilakukan berupa bimbingan teknologi ke tiap desa. Jadi bentuknya yakni melalui paket kit yang diberikan ke beberapa desa, lalu mengajarkan cara pakainya. Ini guna memperdayakan komunitas yang ada di tiap desa sehingga mengetahui kualitas ketahanan pangan di sana. Jadi jika ditemukan adanya kejanggalan bisa dilaporkan,” tutupnya.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ
EDITOR     : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *