Mahasiswa Minta Walikota Lubuklinggau Tutup Hiburan Malam

Massa pendemo menuntut penutupan hotel arwana dan tempat hiburan malam lainya. | Foto : Sri Prades

Massa pendemo menuntut penutupan hotel arwana dan tempat hiburan malam lainya. | Foto : Sri Prades

LUBUKLINGGAU – Aktivis mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Islam dan BEM STMIK Mura, demo kekantor DPRD Kota Lubuklinggau dan Kantor Pelayanan dan Perizinan.Mereka mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk segera menutup seluruh tempat hiburan malam,Selasa (9/12)

Diduga keberadaan hiburan malam seperti Hotel Arwana di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji kerap digunakan sebagai tempat maksiat dan mengganggu masyarakat disekitar,dan dikhawatirkan merusak moral pemuda. Terakhir, massa menuju Simpang Trafic light RCA,kemudian membagikan selebaran berisi tuntutan penutupan hiburan malam kepada pengguna jalan.

“Arwana merupakan tempat warung semi remang-remang dan disinyalir tempat ajang prostitusi. Bahwa diterangkan dalam hadis Alquran menjelaskan ‘apabila disuatu rumah melakukan maksiat maka 40 rumah lainnya (tetangga) tidak akan didatangi para malaikat’,” kata Syaiful yang merupakan koordinator lapangan.

Ia juga mengatakan berdasarkan hasil pengamatan bahwa Lubuklinggau yang mengusung kota Madani sudah gagal dan hancur akibat adanya hiburan malam. Apabila keadaan tersebut terus dibiarkan maka lambat laun pemuda dan pemudi akan terjerumus kelubang yang dapat merusak moral.

Adapun tuntutan mereka yakni meminta DPRD Kota Lubuklinggau menggunakan hak interplasinya untuk mendesak pemerintah segera mencabut izin tempat hiburan malam. Selanjutnya, meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan razia di tempat hiburan malam terutama Hotel Arwana, mengingat ditempat tersebut masih melakukan sebagai tempat peredaran narkoba.

Kemudian meminta Kantor Pelayanan Perizinan Lubuklinggau segera mencabut izin tempat hiburan malam dan meminta Walikota mengeluarkan surat sakti untuk mencabut izin operasionalnya.

Terkait tuntutan tersebut, anggota DPRD Lubuklinggau,Suhada menegaskan akan segera memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Kantor Pelayanan Perizinan.

“Hak interflasi itu digunakan untuk kebijakan walikota yang berdampak luas, kalau arwana itu bukan kebijakan walikota,tapi kita akan segera panggil mitra kerja,setelah pembentukan komisi-komisi hari ini (kemarin.red),”kata politisi PKS itu.

 

TEKS        : SRI PRADES
EDITOR      : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *