Dewan Pertanyakan Fasilitas Romi Herton

KPK saat menggeladah mobil Romi Herton. | Foto ; Dok KS

KPK saat menggeladah mobil Romi Herton. | Foto ; Dok KS

PALEMBANG – Terkait adanya Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Maka DPRD Palembang akan mempertanyakan fasilitas protokoler Wali Kota Palembang Romi Herton (RH) yang diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Wakil Ketua DPRD Palembang, M Adiansyah mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus menjalankan UU tersebut, karena fasilitas itu tidak difungsikan sesuai aturan. Artinya harus segera ditarik untuk menghemat anggaran dan menghindari pemborosan.

“Fasilitas tersebut bisa di gunakan untuk keperluan lain,” ungkapnya, saat dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (9/12).

Adiansyah mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan mempelajari aturan tersebut, serta mempertanyakan kepihak Pemkot melalui komisi terkait fasilitas tersebut. Termasuk fasilitas apa saja yang dimiliki selain kendaraan dinas.

“Harus di tindaklanjuti sesua amanah UU. Kalaupun hal itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka, kami akan turun tangan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Palembang, Zulfan mengatakan, hingga saat ini pihaknya tetap akan menganggarkan gaji serta tunjangan lainnya untuk Wali Kota Palembang non aktif karena masih berhak menerimanya. Kecuali, fasilitas protokoler.

“Tetap dianggarkan. Kan memang masih berhak,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Palembang Sinta Raharja mengatakan, untuk gaji, tunjangan anak dan istri masih tetap diberikan. Tapi, untuk rumah dinas, kendaraan dinas dan lainnya tidak bisa dinikmati lagi.

“Jadi, meskipun sudah non aktif (Romi Herton), masih berhak menerima gaji serta tunjangan,” katanya.

 

TEKS    : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *