Bidan di OKI Tolak Jampersal

KAYUAGUNG – Program jaminan persalinan (Jampersal) yang dicanangkan pemerintah pusat bagi para ibu yang ingin melahirkan. Nampaknya tidak berlaku lagi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), khususnya di Kecamatan Pedamaran.  Walaupun masih saja ada warga yang mau melahirkan menggunakan program Jampersal, dengan persyaratan menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Namun bidan masih meminta bayaran Rp500 ribu. Sementara kalau tidak pakai KK, mereka dipatok tarif Rp1,5 juta untuk biaya melahirkan.

Informasi yang diterima Kabar Sumatera dari salah seorang warga Desa Pedamaran 1, Sukri Ajustin (40) yang keseharian bekerja di kantor Camat Pedamaran mengatakan, ada keluarganya yang mau melahirkan dipinta biaya oleh bidan.Padahal kata dia warga selama ini sudah biasa pakai program Jampersal.

“Kata bidan kalau mau Jampersal tetap dikenahkan biaya Rp 500 ribu.Tapi pasien tetap kumpul KK. Sedangkan kalau tidak kumpul KK, biayanya Rp 1,5 juta,” kata Sukri Ajustin, Selasa (9/12).

Ucap Sukri Ajustin, bagi masyarakat yang tidak mampu biaya itu jelas memberatkan, beda halnya dengan warga yang mampu. Mungkin bisa membayar dengan biaya tersebut.

“Kami jadi heran dan bertanya-tanya apakah program ini masih ada atau tidak. Kalau Jampersal sudah dihapuskan tolong disosialiasikan ke masyarakat biar tahu. Nah mengapa juga kalau mau pakai KK, harus dikenahkan biaya Rp500 ribu,bukankah artinya Jampersal masih berlaku,” ungkapnya.

Ditambahkan dia, kalau memang Jampersal mau berlaku, menurut dia warga miskin yang mau melahirkan akan mau dengan sukarela member bidan uang secara pribadi sebagai ucapan terima kasih.

“Ya, kalau ucapan terima kasih yang jumlahnya sekitar Rp100 ribu saya kira tidak keberatan. Tapi kalau Rp500 ribu ya berat,” ujarnya.

Kata Dompas, warga Pedamaran II, umumnya para bidan melihat orang-orangnya yang mau melahirkan.

“Ya kalau dia (bidan-red) tahu ada keluarga yang paham dia tidak berani meminta bayaran. Tapi bagi masyarakat yang tidak paham dia berani meminta bayaran. Padahal mereka sudah dibayar dari dana Jampersal yang bisa mereka cairkan melalui bukti fotokopi KK pasien tersebut,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, HM Lubis, SKM MKes, saat dikonfirmasi mengenai hal ini melalui ponselnya tidak memberikan jawaban pasti.

“Nanti saja konfirmasinya saya lagi rapat di Bandung ini,” tandasnya mengakhiri pembicaraan.

 

TEKS      : DONI AFRIANSYAH

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *