Tak Rapat di Hotel untuk Efisiensi Anggaran

PALEMBANG – Sesuai surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 melarang abdi negara untuk rapat di hotel untuk efisiensi pengeluaran. Terkait hal itu, Pemkot Palembang telah mewajibkan setiap dinas, badan maupun kantor yang ingin melakukan rapat dapat menggelarnya di ruang rapat yang telah disediakan.

Kasubag Tata Usaha, Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Palembang Ngadiran mengatakan, dalam melakukan rapat dan pertemuan, Pemkot Palembang sudah memiliki aset tersendiri. Bahkan, sebelum SE dikeluarkan MenPAN-RB, pihaknya sudah melakukan rapat-rapat di di Setda Palembang.

“Mulai 30 November 2014 lalu, kami sudah melaksanakannya,” katanya, Senin (8/12).

Ngadiran merincikan, fasilitas ruang rapat milik Pemkot di Setda Palembang ada empat yakni, ruang rapat parameswara yang bisa menampung 250 orang, kemudian Balai Kota dengan kapasitas 60 orang, ruang rapat II Wali Kota dengan kapasitas 30 orang, ruang rapat lantai III yang bisa menampung 90 orang.

“Belum lagi ruang rapat di rumah dinas Wali Kota yang bisa menampung 200 orang, serta balai-balai atau ruang rapat yang ada di SKPD dilingkungan Pemkot Palembang lainnya,” bebernya.

Ngadiran mengaku, ruang rapat yang dimiliki Pemkot Palembang tersebut sudah sangat layak. Karena sudah dilengkapi fasilitas seperti, AC, Listrik, Toilet, soundsystem dan lainnya. Tapi, agar tidak terjadi desak-desakan atau jumlah anggota rapat yang berlebihan. Maka, diperlukan pengaturna jadwal yang ketat dari setiap dinas, badan maupun kantor yang akan melakukan rapat.

“Yang pasti harus dijadwalkan dahulu. Sehingga waktunya bisa diatur,” imbuhnya.

Ungkap Ngadiran, dengan adanya larangan PNS rapat dihotel tersebut. Bisa dipastikan, akan ada efisiensi anggaran yang cukup signifikan.

“Ya saya pikir pasti ada efisiensi anggaran. Dan Pemkot selama ini sudah melakukannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pihaknya perlahan-lahan menerapkan surat edaran tersebut.

“Selain itu, kami juga menelaah edaran lainnya terkait menu makanan sederhana apa saja nantinya yang diberikan jika ada acara pemerintahan,” ujarnya.

TEKS: ALAM TRIE MARSATA
EDITOR:RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *