Meski Non Aktif, Romi Herton Masih Terima Gaji

Romi Herton mengusap air matanya setelah Mahkamah Kostitusi (MK) memenangkannya sebagai Wali kota Terpilih dalam Pilkada Kota Palembang pada Bulan Mei 2013 lalu. Foto : Bagus Kurniawan/KS

Romi Herton mengusap air matanya setelah Mahkamah Kostitusi (MK) memenangkannya sebagai Wali kota Terpilih dalam Pilkada Kota Palembang pada Bulan Mei 2013 lalu.
Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – Dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan Wali Kota Palembang, Romi Herton. Sesuai Undang-undang (UU) semua fasilitas yang di berikan selama ini akan di tarik. Namun, gaji, tunjangan istri dan anak tetap didapat meski sudah non aktif.

Asisten I Setda Palembang, Sinta Raharja mengatakan, SK non aktif Wali Kota Palembang bisa keluar berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam pasal 83 berbunyi, jika Wali Kota terkena kasus hukum yang ancamannya di atas 5 tahun. Maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus menonaktifkan tanpa adanya persetujuan DPRD.

“Selanjutnya dalam ayat 2, diberhentikan sementara berdasarkan regesiter perkara di pengadilan,” ungkapnya, Senin (8/12).

Jelas Sinta, dalam pasal 65 disebutkan, tugas dan wewenang Wali Kota non aktif akan di emban oleh Wakilnya yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

“Mengenai wewenang yang diberikan untuk Plt Wali Kota, tentu layaknya seperti Wali Kota. Misalnya, menyusun RAPBD dan RKPD, mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah, rancangan peraturan daerah dan lainnya. Kecuali izin yang prinsip yang sudah diambil oleh Wali Kota non aktif, kalaupun hal tersebut harus diambil sebagai keputusan. Maka Plt harus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel,” jelasnya.

Ditanya mengenai gaji Wali Kota non aktif? Sinta menjawab, pemberhentian sementara tersebut diatur dalam pasal 75 yang menyebutkan, untuk gaji, tunjangan anak dan istri masih tetap diberikan. Tapi, untuk rumah dinas, kendaraan dinas dan lainnya tidak bisa dinikmati lagi.

“Jadi, meskipun sudah non aktif (Romi Herton), masih berhak menerima gaji serta tunjangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Palembang, Ratu Dewa mengatakan, jika surat non aktif untuk Wali Kota Palembang berbunyi pemberhentian sementara, bukan berbunyi non aktif jadi dipastikan masih menerima gaji serta tunjangan.

“Hingga sekarang, surat keputusan tersebut masih di Pemprov Sumsel, mungkin masih menunggu waktu yang tepat untuk diberikan ke Pemkot Palembang,” dijelaskannya.

 

TEKS   : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *