2015, DIPA Sumsel tak Berubah

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Besaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Sumsel pada 2015 mendatang dipastikan tidak berubah dari tahun sebelumnya. Besaran DIPA Sumsel tersebut masih terpaku pada angka sebesar Rp 9.880.965.805.000. Hingga saat ini, Pemprov Sumsel belum menerima secara rinci, anggaran tersebut nantinya bisa digunakan untuk apa, dan diprioritaskan untuk pembangunan apa nantinya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin usai menerima DIPA dari Presiden, Joko Widodo di Istana Negara kemarin, menjelaskan pihaknya akan segera menyerahkan DIPA ini kepada Bupati Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lembaga Vertikal yang ada didaerahnya sesuai dengan arahan Presiden.

“Insya Allah dalam dalam satu dua hari kedepan akan langsung saya serahkan dengan para Bupati, Wali Kota dan SKPD, serta Lembaga Vertikal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Sumsel, Irene Camelyn Sinaga menegaskan, jika tidak ada kenaikan DIPA Sumsel.

“Masih sama dengan tahun lalu. Jadi tetap, jumlah ini masih bersifat global. Kita belum tahu rinciannya seperti apa,” ujarnya di kantor Pemprov Sumsel, kemarin.

Dirinya juga mengakui jika saat ini Gubernur Sumsel tengah menerima langsung DIPA tersebut di Istana Negara. Hal yang sama juga diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ruslan Bahri mengaku belum mengetahui besaran DIPA untuk Sumsel 2015 mendatang.

“Rapatnya baru hari ini (kemarin) di Jakarta. Saya belum tahu. Nanti kita konfirmasi lagi,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, kemarin DIPA Tahun Anggaran 2015 kepada kementerian/lembaga dan gubernur se Indonesia di Istana Negara Jakarta. DIPA yang diserahkan berjumlah 22.787 dengan nilai Rp 647,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah pusat (untuk kantor pusat dan instansi vertikal di daerah) sebanyak 18.648 dengan nilai Rp 627,4 triliun dan DIPA kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 4.139 DIPA dengan nilai Rp 18,9 triliun.

Presiden Jokowi meminta para Menteri dan Gubernur se-Indonesia untuk langsung bekerja menyelesaikan skala prioritas dan menyelesaikan kendala yang dihadapi.

“Saya meminta pada para menteri dan kepala lembaga non kementerian, gubernur, untuk segera bekerja keras mencapai program prioritas yang sudah kita sampaikan. Selesaikan kendala yang dihadapi dengan cepat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah pusat diberikan secara simbolis kepada lima kementerian negara/lembaga terpilih berdasarkan kriteria utama, yaitu tiga tahun berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal wajar tanpa pengecualian dari BPK, dan memperoleh pagu anggaran tertinggi dalam UU APBN 2015. Lima kementerian itu adalah Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian ESDM. Setelah itu penyerahan DIPA dilanjutkan kepada para gubernur se Indonesia.

Setelah penyerahan DIPA pada hari ini, pada pekan kedua dan pekan ketiga Desember 2014 akan dilakukan kegiatan penyerahan DIPA daerah kepada satuan kerja di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen anggaran tersebut benar-benar telah disampaikan kepada para pengguna anggaran sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan sejak awal tahun.

TEKS:IMAM MAHFUZ
EDITOR:RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *