PSKS Sumsel Baru Terserap 71 Persen

PALEMBANG – Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) hingga saat ini belum terserap secara keseluruhan. Menurut data dari Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel, realisasi bayar PSKS wilayah Sumsel per 2 Desember baru mencapai daya serap 71 persen. Diketahui total alokasi dana PSKS Sumsel tahun ini mendapai Rp166.785.200.000 untuk 416.963 rumah tangga sasaran (RTS).

“Belum semuanya terealisasi. Masih ada sekitar 30 persen lagi yang belum terealisasi dengan jumlah sekitar 121.715 RTS yang belum mendapat dana PSKS dengan total besaran Rp48.701.225.000,” kata Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel, Apriyadi ditemui usai Rapat Evaluasi Pembayaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Sumsel, kemarin.

Hingga 2 Desember, realisasi penarikan program tersebut mencapai Rp118.083.975.000 dari 295.248 RTS.

“Ada kabupaten kota dengan resapan terendah yakni di Muara Enim yang hanya mencapai 41,76 persen,” kata dia.

Meski baru mencapai 71 persen, Apriyadi optimis serapan itu bisa tercapai karena jadwal akhir pembayaran utama hingga 12 Desember 2014 mendatang.

“Waktu pengambilan PSKS itu tidak akan ada habisnya. Jadi bisa diambil kapan saja karena itu bersifat simpanan atau tabungan,” tukas dia.

Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dalam pencairan dana PSKS, pihaknya memberikan kemudahan dengan membuka layanan jemput bola.

“Jadi tim ini mendatangi beberapa daerah yang didalamnya sudah dievaluasi memiliki komunitas masyarakat, namun jaraknya sangat jauh dari kantor pos untuk pengambilan dana tersebut,” beber Apriyadi.

Ada beberapa daerah yang sudah didatangi dalam menjemput bola yakni Sungai Menang (OKI), Muara Padang (Empat Lawang), Muara Sugihan, dan Sungsang (Banyuasin). Pihaknya pun menempatkan posko pengaduan pelayanan program PSKS ditiap kantor Dinsos di kabupaten kota di Sumsel.

Jadi, kata dia, semua Kabupaten/Kota di Sumsel sudah terdata banyak laporan pengaduan dari masyarakat sejak dibukanya posko pada 18 November lalu.

“Jadi kalau ada masalah bisa langsung datang ke posko pengaduan itu,” tuturnya.

Sementara, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel, Ahmad Najib, pihaknya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSKS di Sumsel. Diakuinya, selama ini banyak permasalahan yang timbul dalam pembayaran PSKS melalui kantor pos.

Dengan jarak yang sangat jauh, kata dia, bisa menjadi masalah dalam pengambilan dana tersebut. Seperti halnya Musi Rawas-Muratara dan Prabumulih-Muara Enim.

“Masalahnya ada karena jarak yang cukup jauh, dan kurangnya informasi yang cukup,” pungkasnya.

 

TEKS    : IMAM MAHFUZ
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *