Eks Karyawan PT SP2J Tuntut Pesangon

Kucuran dana sebesar Rp 38 miliar,  bukan untuk membayar gaji karyawan perusahaan. Aksi Demo karyawan SP2J di kantor DPRD kota Palembang, beberapa waktu lalu. Foto ; Bagus Kurniawan

Aksi Demo karyawan SP2J di kantor DPRD kota Palembang, beberapa waktu lalu. Foto ; Bagus Kurniawan

– Sopir Angkot Minta SK Perubahan Tarif Angkot

PALEMBANG – Untuk kesekian kalinya, puluhan massa yang yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Selatan (Sumsel), Rekan Indonesia Sumsel dan sopir angkot Palembang datangi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Dalam aksinya, puluhan massa tersebut menuntut agar Pemkot Palembang segera merealisasikan janjinya untuk pembayaran uang pesangon bagi para pekerja PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) yang di pecat sepihak. Selain itu, mereka juga menuntut agar Pemkot Palembang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan tarif angkot sebesar Rp 4.000 sesuai fakta lapangan.

Koordinator Aksi (Korak), Juliansyah mengatakan, pemecatan terhadap 411 karyawan yang dilakukan manajemen PT SP2J, September lalu sudah jelas menyalahi aturan Undang-undang (UU) tentang ketenagakerjaan. Menurutnya, seharusnya manamen sudah melunasi uang pesangon mantan karyawannya. Tapi, faktanya hingga sekarang belum direalisasikan.

“Padahal, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang sudah merekomendasikan untuk segera direalisasikan serta merekomendasikan agara PT SP2J mempekerjakan kembali karyawan yang dipecat tanpa syarat apapun,” katanya, usai melakukan orasi, di depan kantor Pemkot Palembang, Kamis (4/12).

Sambung Juliansyah, apa yang dilakukan manajemen PT SP2J sudah tidak wajar lagi. Pasalnya, dari ratusan karyawan yang dipecat hanya puluhan yang kembali dipekerjakan. Bahkan, ratusan karyawan lainnya sudah bertahun-tahun mengabdi kepada perusahaan plat merah itu.

“Mereka (manajemen PT SP2J) sudah tidak ada hati nurani lagi. Pengabdian karyawan selama ini sia-sia. Kami berharap, Pemkot Palembang selaku pemegang saham terbanyak, dapat mewujudkan hak kami,” pintanya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Heriansyah mengatakan, ketetapan kenaikan tarif angkot sangat tidak menguntungkan bagi sopir angkot. Karena, penetapan kenaikan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang itu tidak mengakomodir perhitungan realistis para sopir angkot.

“Pemkot Palembang tidak pernah memikirkan hidup para sopir dengan menaikan tarif hanya 25 persen atau Rp 3.500 dari sebelumnya Rp 2.700,” katanya.

Apabila Pemkot Palembang tidak keluarkan SK perubahan kenaikan tarif angkot. Ia memastikan, hal itu akan menjadi sadungan Pemkot Palembang kedepannya. Karena, kenyataannya, sopir menarik ongkos penumpang Rp 4.000

“Kami berharap, Pemkot Palembang segera keluarkan SK penetapan kenaikan yang baru,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ucok Hidayat mengatakan, terkait pesangaon memang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Ia menjajikan paling lambat 19 Desember sudah dibayarkan, untuk besaran yang akan diterima mantan karyawan itu sendiri akan disesuaikan dengan aturan yang ada.

“Masalah angkot, silahkan berkoordinasi dengan Organda. Kalau memang wajar Rp 4.000, yah silakan. Tinggal Dishub atur kembali soal itu,” ungkapnya.

 

TEKS   : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *