Terkait Pilkada Langsung Tau Tidak Langsung, KPU OI Masih Tunggu Keputusan DPR

Ilustrasi KPU | Ist

Ilustrasi KPU | Ist

INDERALAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) masih belum memastikan pelaksanaan pilkada OI tahun 2015, menggunakan sistem pilkada langsung atau tidak langsung. Bahkan KPU OI siapkan dana untuk 2 putaran

KPU OI masih menunggu keputusan DPR RI, apakah akan memberlakukan atau tidak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada).

Perppu Pilkada diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal Oktober 2014 lalu. Perppu ini terkait mekanisme pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya telah disahkan DPR melalui RUU Pilkada pada 26 September 2014.

Namun, pengesahan RUU ini menimbulkan polemik karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan secara langsung. Sementara itu, ketentuan RUU pilkada mengubah mekanisme pemilihan menjadi tidak langsung, yaitu melalui DPRD.

Ketua KPU OI Annahrir didampingi anggota KPU OI Amrah Muslimin dan Massuryati, Rabu (3/11), mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu keputusa DPR terkait mekanisme pemilihan.

“Jadi kita masih menunggu keputusan DPR RI apakah akan memberlakukan Perppu yang sudah dikeluarkan atau tidak,” katanya.

Lanjutnya, apapun keputusan yang akan diambil DPR, KPU siap menerima dan melaksanakannya. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU sebagai pelaksana Pilkada.

“Kami berharap, apapun kebijakan yang akan diambil DPR RI dan yang akan diberlakukan, merupakan sebuah keputusan yang membawa dampak positif bagi rakyat,” imbuhnya..

Ia menambahkan, saat ini KPU masih sebatas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk kesiapan pilkada

“Kita sudah persiapan rencana program dan kegiatan serta anggaran,untuk putaran pertama kita minta dianggarkan Rp20 miliar untuk putaran kedua Rp3 miliar. Kalau akhirnya pilkada langsung maka akan segera direcrut petugas PPS dan PPK kertas bahkan dana itu juga untuk cetak suara sampai persidangan MK. Untuk putaran kedua Rp 3miliar dengan mencetak surat suara honor formulir dan penetapan calon terpilih. Yang jelas bagaimana tahapan kita tunggu KPU RI,”katanya.

Lanjutnya, pada tahun 2015 ada 188 kab kota 7 provinsi yang melakukan pilkada serentak.

“Untuk Sumsel ada 7 kabupaten kota salah satunya OI. Keuntungan pilkada serentak antara lain susah untuk mobilisasi massa, anggaran tidak double, pemetaan konfilk lebih mudah diatasi, dan sebagainya yang jelas KPU siap jalankan regulasi hasil keputusan DPR RI,”tambah Amrah Muslimin.

 

Teks   : Junaedi Abdillah

EDITOR  : SARONO P SASMITO




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *