Pimpinan belum dilantik, Anggota Dewan Masih “Nganggur”

Pelantikan 75 Anggota DPRD Sumsel Periode 2014-2019 | Dok KS

Pelantikan 75 Anggota DPRD Sumsel Periode 2014-2019, Beberapa waktulalu | Dok KS

– AKD Juga Belum Ada

PALEMBANG – Belum dilantiknya pimpinan DPRD Sumsel dan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membuat membuat para anggota DPRD seakan tidak memiliki pekerjaan.

Hardi Sofuan, anggota DPRD Sumsel dari fraksi Golkar mengatakan, dirinya mengaku kebingungan sejak dilantik pada 24 September 2014. Sebab hingga kini, dirinya belum mendapat kerjaan. Oleh sebab itu, Hardi mengimbau agar pelantikan dan pembentukan AKD jangan sampai tertunda kembali..

Diketahui, para anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019 ini setelah pelantikan baru melakukan kegiatan reses di Dapil masing-masing. Selain itu mereja juga baru melaksanakan kegiatan Outbond ke Kota Kembang Bandung. Menurut Hardi, belum adanya pekerjaan anggota dewan, dikarenakan hingga kini Alat Kelengkapan Dewan belum ada dan dan Pimpinan DPRD Sumsel pun belum dilantik. “Jangankan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Pimpinan DPRD Sumsel pun belum dilakukan pelantikan, sehingga memperlambat kinerja mereka sebagai wakil rakyat.

Dijadwalkan pada 8 Desember akan dilakukan pelantikan. Namun Hardi mengakku dirinya belum mendapatkan jadwal pasti. “Kalau jadwalnya tanggal 8 Desember mendatang. Tapi tidak tahu. Sebab hingga sekarang saya pribadi saja belum mendapatkan jadwal pastinya,” ungkap Hardi saat dibincangi di ruang pribadinya gedung DPRD Sumsel Jalan Kapten A Rivai, Palembang.(02/12).

Karena belum memegang jadwal Hardi mengaku tidak mengetahui siapa yang bersalah dalan masalah ini. “Apa memang pusat atau bagaimana? Dan memang hingga saat ini belum ada Alat Kelengkapan Dewan, apakah Mendagri atau fraksi yang lama memberikan SK Rekomendasi Pimpinan tidak tahu juga,” ungkap Hardi.

Lebih lanjut Hardi mengatakan, akibat itu semua dirinya setelah dilantik hingga saat ini bisa dikatakan belum ada kerjaan. Betapa tidak, hal tersebut karena dia belum mengetahui akan duduk duduk di Komisi berapa dan mengerjakan apa. “Saya pribadi meminta agar pelantikan pimpinan tersebut segera dilaksanakan, jangan ditunda lagi. Sekalipun waktu yang ditentukan ada terdapat instansi yang bertumburan jadwal atau tidak dapat hadir, kan masih ada wakil atau perwakilannya, jangan menunda lagi,” tegas politisi PBB yang kini bergabung dengan fraksi Golkar lantaran PBB hanya meraih dua kursi di DPRD Sumsel.

Hardi juga mengatakan, hingga saat ini, buku anggaran juga belum diterima, dengan alasan dari pihak kesekretariatan, karena berkas itu, masih di Bapeda Sumsel. “Sepertinya saat ini hanya menjadi penonton saja sembari menunggu AKD terbentuk. Soal buku anggaran memang ada baiknya masih belum diberikan kepada kami, karena belum dilantiknya pimpinan serta belum terbentuknya AKD,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban, mengatakan, pihaknya merencanakan pelantikan Pimpinan DPRD Sumsel defenitif pada tanggal 8 Desember pekan depan. Setelah Pelantikan Pimpinan barulah akan membentuk AKD. Akan tetapi memang waktu kembali disesuaikan dengan berbagai instansi terkait seperti Pemrov Sumsel dan Pengadilan. “Jadwal akan disesuaikan kembali, karena kita ingin semua instansi terkait dalam undangan dan pelantikan semuanya dapat hadir,” ucap Ramadhan.

TEKS : ARDHY FITRIANSYAH
EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *