DPRD Sumsel Setuju Larangan Rapat di Hotel

PALEMBANG – DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menyambut baik dan setuju terhadap pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan kegiatan di hotel oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Dengan peraturan yang dikeluarkan sejak 1 Desember 2014 itu, DPRD Sumsel juga berkomitmen akan lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan perjalanan Dinas.

“Dari penilaian positif, yaa…saya sepakat, itu juga kan guna mengurangi anggaran yang akan dikeluarkan. Akan tetapi memang harus ada pengecualian bagi kantor pemerintahan yang tak memiliki ruang rapat yang memadai,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Fraksi Demokrat, Chairul S Matdiah kepada Kabar Sumatera, kemarin.(02/12).

Lebih lanjut, Chairul mengatakan, larangan menggelar rapat di hotel harus melihat situasi di kantor itu sendiri. Menurutnya, bilamana di kantor tidak memadai. Dinilai Chairul sah-sah saja menggelar rapat di tempat lain termasuk hotel. “Ya, kalau kita disini, rapat DPRD Sumsel tetap di DPRD inilah, karena ruangannya besar, disamping itu juga bisa rapat di ruang Banggar atau ruang Komisi masing masing,” kata dia.

Ketika disinggung meminimalisasi perjalanan dinas, Chairul mengatakan memang sejak awal DPRD Sumsel telah melakukan hal tersebut. Menurutnya, pihak dewan menyaring kembali setiap perjalanan dinas yang akan dilakukan. Bila suatu perjalanan dinas tidak memberikan manfaat besar, maka menurut Chairul pihaknya lebih memilih untuk tidak melakukannya.

“Jika diperlukan dan bermanfaat, maka harus berjalan kenapa tidak? Misalnya studi banding yang harus dilakukan, tetapi kalau hanya sekadar jalan-jalan atau tidak bermanfaat. Tentu tidak akan dilakukan. buat apa dilakukan? tentunya ke depan kita akan lebih selektif,” pungkas dia.

Seperti diketahui, MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi yang menggagas aturan pelarangan PNS rapat di hotel dan akan memberikan sanksi bagi PNS yang melanggar. Yuddy menegaskan sanksi berat siap diberlakukan tanpa pandang bulu. Bagi pejabat-pejabat negara tingkat pusat dan daerah yang mengabaikan imbauan peningkatan efesiensi dan efektifitas, bisa ditunda promosinya, di demosi, dan kena sanksi. Selain itu gaji ketigabelasnya tidak diturunkan dan tunjangan kinerjanya tidak diberikan.

 

TEKS  : ARDHY FITRIANSYAH




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *