Warga Marga Tani Klaim Perusahaan Serobot Lahan Trans

KAYUAGUNG – Puluhan warga Desa Marga Tani mendatangi kantor bupati OKI. Mereka meminta permasalahan terkait lahan mereka seluas 2700 hektare telah dibangun perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan. Padahal kata warga lahan tersebut merupakan lahan pemukiman transmigrasi dari sejak 1978.

Akibat lahan transmigrasi yang telah ditanami perkebunan kelapa sawit tersebut, warga tidak bisa bercocok tanam padi lagi. Akibat tidak ada lahan pertanin.

Budiman, salah satu koordinator dari pihak warga Desa Marga Tani, yang juga anggota DPRD Kabupaten OKI dari daerah pemilihan (dapi) Air Sugihan turut mendamping warga. Menurut Budiman, Izin prinsip yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah kabupaten OKI saja pada lahan tersebut sudah bermasalah.

“Di mana izin prinsip ini saja saya lihat sudah tidak cocok. Dan ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten OKI pada masa bupati sebelumnya,” ujar Budiman.

Budiman mengatakan, pihaknya berharap malalui pertemuan ini. Kiranya pihak pemerintah yang dalam hal ini tim terpadu yang diketuai Wakil Bupati OKI, H M Rifai, SE dapat menengahi permasalahan ini sehingga ditemukan penyelesainnya.

Sementara pihaknya menejemen PT Sam El yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Marga Tani, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, menegaskan semua permasalahan tentang lahan sudah pernah dilakukan ganti rugi. Bahkan kata dia semua telah dilakukan secara mekanisme prosedur sebenarnya.

“Itu tidak benar kalau lahan yang kami tanami adalah lahan transmigrasi. Lagi pula kami dari pihak perusahaan telah mengganti rugi. Bahkan bagi yang belum dan susulan kalau ada surat kami juga akan tanggapi,” ujarnya pihak manajemen PT Sam El.

Pihak manajemen sendiri, mengatakan sejak dibukannya PT Sam El secara tidak langsung masyarakat di desa tersebut sudah disejahterakan.

“Kita ajak masyarakat di sana untuk bekerja, kami tawarkan kebun plasma. Bahkan dengan UMR sekarang saja, sebesar Rp 2 juta, kalau suami istri bekerja sebulan mereka sudah mendapat gaji Rp4 juta,” ungkapnya.

Namun masyarakat masih tetap menuntut. Pihak perusahaan siap mencari solusi terbaik agar ditemukan win-win solution.

“Apa mau warga akan kami turuti yang terpenting ada kesepakatan dan masalah ini bisa selesai. Makanya kita sangat berharap pihak pemerintah bisa membantu menyelesaikan masalah ini,” ungkap Darmawi, Pihaknya juga berharap selama permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian. Meminta agar warga jangan anarkis melakukan hal-hal merusak yang merugikan pihak perusahaan.

“Tolong kepada bapak-bapak untuk menahan emosinya, jangan bertindak anarkis. Seperti merusak perkebunan sawit. Karena sebelumnya warga sudah ada yang merusak kebun kami. Padahal tanaman itu tidak bersalah,” pintanya.

Ketua tim terpadu H M Rifai SE, didampingi Assiste I, Listiadi Martin, pihaknya selaku pemerintah akan menengahi permasalahan ini sehingga satu sama lain tidak ada yang dirugikan.

“Kami akan membentuk tim kecil, mudah-mudahan solusinya ada. Baik dari pihak perusahaan maupun warga,” katanya.

 

TEKS     : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *