Sisa Anggaran Sumsel capai Rp 64 Miliar

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

• 15 SKPD dan Biro Belum Laporkan Anggaran

PALEMBANG – Menjadi rutinitas tiap pemerintahan pada saat akhir tahun untuk melengkapi laporan hasil pemakaian anggaran di tiap Biro maupun Dinas di lingkungan pemerintahan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel menghitung potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp64 miliar. Demikian kata Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing, bahwa angka tersebut terdata dari laporan terakhir 28 November kemarin.

“Dari 50 SKPD dan Biro yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel terdapat 15 lagi yang belum menyampaikan potensi sisa anggaran tidak terserap. Sisanya sudah masuk dan terdata ada potensi Silpa hingga Rp64 miliar,” kata Tobing saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (1/12).

Ia menjelaskan, pos Belanja yang dianggarkan sekitar Rp6 triliun telah terserap Rp4,7 triliun. Dengan rincian Pembiayaan mencapai Rp439,74 miliar dari Rp444,35 miliar yang telah dianggarkan.

Disebutkan oleh Tobing, adapun SKPD tersebut seperti, Dinas PU BM, Dinas PU Pengairan, Bappeda, Inspektorat, Dispenda, Badan Arsip Daerah, Dinas Peternakkan serta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel menjadi SKPD yang belum menyerahkan laporan potensi Silpa.

Sedangkan dari 10 Biro di Pemprov Sumsel, baru Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian serta Biro Humas dan Protokol yang telah menyampaikan potensi Silpa. Sisanya belum menyampaikan laporan ke pihaknya. Menurut Tobing, para SKPD sebenarnya telah ditenggat untuk menyampaikan laporan pembayaran yang bersifat tunai pada Jumat lalu.

“Kami minta laporan pekerjaan apa yang harus dibayarkan agar tahu potensi penyerapan anggaran sudah berapa persen. Tapi pekerjaan dengan pembayaran tunai. Untuk pembayaran non tunai atau rekening terakhir pada 12 Desember nanti,” sebutnya.

Bila sampai dengan 12 Desember belum juga melapor, BPKAD mengancam tidak membayar sisa pekerjaan proyek tahun ini. Namun dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan di bulan Agustus-Desember tahun depan.

Bila dibanding Silpa tahun lalu yang mencapai Rp10 miliar, nilai potensi tahun ini diakui Tobing cukup besar. Namun ia menyebut bisa terjadi pengurangan, mengingat laporan pencairan uang SKPD bisa mencapai ribuan seperti tahun sebelumnya.

“Desember itu biasanya banyak, pengalaman kita sebelumnya sampai 1.000-2.000 permohonan. Pada tahun 2010 saja bisa sampai 10 ribu laporan pencairan,” ulasnya.

Menyangkut efisiensi anggaran di akhir tahun yang diinstruksi pemerintah pusat, Pemprov Sumsel juga berencana memangkas anggaran yang rutin namun tidak pokok. Seperti perjalanan dinas, pengadaan konsumsi rapat dan efisiensi.

“Pengadaan ATK juga bisa dihemat. Tapi tidak untuk anggaran yang sudah dikontrak. Bila ada instruksi seperti itu, penghematan anggaran bisa mencapai belasan miliaran ,” katanya.

TEKS:IMAM MAHFUZ
EDITOR:RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *