Dewan Pengupahan akan lakukan Survey UMP Survei di Sembilan Daerah

ilustrasi

ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Survei kebutuhan hidup layak guna mendapatkan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan segera dilaksanakan minggu ini. Dewan Pengupahan yang terdiri dari pekerja, pengusaha, pemerintah, akademisi, dan sebagainya sudah melakukan rapat pemantapan survey KHL di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, kemarin.

Dewan Pengupahan sapakat untuk mengubah konsep survey KHL, dari yang awalnya direncanakan tiga Kabupaten dan Kota, kini menjadi Sembilan Kabupaten/Kota di Sumsel. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Ketenagakerjaan Biro Kesra Sumsel, Syamsul Bahri usai rapat tersebut. Ia menjelaskan, diubahnya konsep survey KHL dikarenakan demi mendapatkan data yang seakurat mungkin.

“Di Sumsel ada 17 Kabupaten dan Kota. Kami ambil sembilan agar bisa mendapatkan perhitungan yang lebih pasti. Jadi semakin banyak data sehingga lebih kuat hasil perhitungannya,” ujar dia.

Ke sembilan daerah itu yakni Lubuk Linggau, OKI, Musi Banyuasin, OKU, OKU Timur, Palembang, Lahat, Muara Enim dan Prabumulih. Nah, untuk daerah lainnya yang tidak masuk menjadi lokasi survey akan diambil data survey lapangan yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

“Dengan mensurvei di Sembilan Kabupaten/Kota, maka data yang dimiliki akan lebih dari 50 persen dari total daerah di Sumsel,” ujarnya.

Pihaknya akan membagi tim di tiap lokasi survey yakni terdiri dari tiga unsur baik pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

“Jadi satu kabupaten kota ada tiga orang. Surveynya ke beberapa pasar tradisional yang ada di kabupaten kota tersebut. Biasanya lama survey, tiga hari untuk satu daerah, kami kerahkan tim bersamaan agar pekerjaan ini cepat selesai,” tutur dia.

Dan hari ini (2/12), pihaknya akan langsung mengadap Sekda Sumsel untuk melaporkan hasil rapat kemudian tim yang sudah dibentuk bisa langsung turun ke lapangan. Target penyelesaian perhitungan UMP itu, lanjut Syamsul, hingga pertengahan Desember sudah harus selesai.

“Nanti setelah survey, dihitung dan dijumlahkan dengan rumusan yang ada. Lalu bisa ditetapkan berapa besaran UMP-nya. Kemudian kami laporkan kepada Gubernur sehingga bisa langsung disahkan dan direalisasikan pada Januari 2015 mendatang,” imbuh Syamsul.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Dewi Irawati mengatakan pihaknya sedang menyusun persiapan sebelum terjun survey ke beberapa pasar di Sumsel.

“Kita sedang menyusun dana dan surat tugasnya. Jadi yang survey adalah perwakilan dari Dewan Pengupahan, baik dari pekerja, pengusaha dan pemerintah,” jelas dia.

Kata Dewi, pihaknya masih belum bisa putuskan berapa besaran UMP yang akan ditetapkan karena harus melalui survey KHL dulu.

“Butuh waktu untuk mendapat keputusan. Yang jelas, kami akan melakukan kaji ulang atau survey ke minimal tiga pasar di tiap daerah. Nantinya hasil itu akan dibahas dan ditunjukkan ke Gubernur Sumsel,” pungkasnya.
TEKS      : IMAM MAHFUZ
EDITOR     : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *