Produk Konsumsi Wajib Bersertifikasi Halal

Ilustrasi Label Halal

Ilustrasi Label Halal | Ist

PALEMBANG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel meminta semua pengusaha makanan dan minuman di Sumsel, untuk segera mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Sebab kata Ketua MUI Sumsel, Sodikun, semua produk konsumsi saat ini wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Aturan itu jelasnya, dituangkan dalam Undang-Undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan DPR RI, satu bulan lalu. “Pada pasal 26, UU JPH diterangkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal,” kata Sodikun, Jumat (7/11).

Untuk pengajuannya terang Sodikun, tidak langsung ke MUI. Proses sertifikasi halal, kini harus diajukan dahulu ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah produk tersebut lolos di BPJPH, barulah MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai status halal pada produk tersebut.

“Adanya UU JPH, semakin mengokohkan peran MUI sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sekaligus sertifikat halal. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha produk makanan dan minuman yang beredar di wajibkan bersertifikat halal tanpa terkecuali,” tegas Sodikun.

Dikatakannya, adanya UU JPH juga memberikan perlindungan dan jaminan kepastian halal kepada konsumen khususnya umat Islam. Disamping itu RUU ini memberi ruang kepada masyarakat hanya membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). “LPH ini hanya sebagai pemeriksa, tapi untuk fatwa halal tetap oleh MUI begitupun sertifikat halal juga tetap melalui MUI,” ulasnya.

Pentingnya membuka LPH ke masyarakat ini kata dia, juga sebagai antisipasi agar peran MUI lebih luas dalam mengontrol produk yang beredar. Namun, diakuinya meski LPH berasal dari masyarakat, MUI tetap akan terlibat sebagai auditornya.

“LPH akan wajib ada diseluruh perusahaan makanan dan minuman, restoran ataupun hotel, mereka kita akan berikan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dari Lembaga Pengawasan Pangan Obat dan Makanan ( LP POM) MUI,” urainya.

Sementara Wakil Direktur LP POM MUI, Kms Faisal menambahkan pada tahap awalnya pelatihan LPH akan dilakukan MUI dengan melibatkan beberapa auditor pelaku usaha dan perusahaan makanan dan minuman disini untuk menerapkan SJH pada 8-9 November 2014. “Bagi perusahaan yang telah memiliki SJH akan menjadi kriteria rekomendasi BPJPH untuk siap diberikan sertifikasi halal oleh MUI,” imbuhnya.

Sedangkan jika sudah memenuhi kriteria siap sertifikasi, tapi malah mengulur waktu dan mengakhir-akhirkan sertifikasi, Maka terangnya MUI akan tak sungkan memberi sanksi tegas dengan maksimal hukuman penjara lima tahun.

Dalam kesempatan itu, MUI Sumsel juga membeberkan beberapa produk yang tak halal ternyata masih tetap beredar mudah di masyarakat kota Palembang. Setelah banyak melakukan sidak dibeberapa hotel dan restoran disini, dia menyebut produk yang mereka jual ternyata tidak serta merta halal.

“Masih banyak restoran menggunakan sejenis bahan campuran haram, seperti rum ataupun cuka beralkohol, untuk itu kita harapkan adanya UU JPH ini akan membuat pelaku usaha makanan konsisten menjaga kehalalan produknya,” tukasnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ/ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *