Menunggu Payung Hukum Bentor

Becak Motor (Bentor) | Foto : Dok KS

Becak Motor (Bentor) | Foto : Dok KS

PALEMBANG – Keberadaan becak motor atau betor  di Kota Palembang makin marah di berbagai lokasi. Meski demikian moda transportasi yang satu ini belum memiliki paying hokum yang mengatur keberadaannya. Oleh karena itu mendesak untuk diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur populasi kendaraan itu di Kota Palembang kini semakin marak, kata Kabid Transportasi, Jalan, dan Rel Dinas Perhubungan Palembang Agus Supriyanto.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan Satlantas Polresta Palembang membahas aturan khusus becak motor yang selama ini sama sekali belum dilakukan penataan atau penertiban,” kata Agus Supriyanto di Palembang, Kamis.

Menurut dia, perda yang akan dibahas untuk diterbitkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karena itu, pembahasan perda menjadi rekomendasi pertemuan dengan dewan lalu lintas yang telah dilaksanakan, tambahnya.

Ia mengatakan, sebenarnya undang-undang lalu lintas tegas mengatur dua jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Becak motor tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Dia menjelaskan bahwa tidak mudah membahas apalagi menerbitkan perda becak motor itu karena harus memenuhi ketentuan undang-undang

Apalagi, faktanya becak motor tersebut bermesin parutan kelapa yang tidak layak untuk dikendarai, ujarnya.

Agus menambahkan bhawa dalam pembahasan perda harus disyaratkan becak motor tersebut harus melengkapi kriteria kendaraan bermotor.

“Bukan menggunakan mesin yang notabene tidak layak menjadi kendaraan bermotor,” tambahnya.

 

TEKS   : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR  : SARONO P SASMITO




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *