Jika UMP Menjadi Rp 3,4 Juta, Bakal Terjadi PHK Massal di Sumsel

Ribuan Buruh yang Berunjuk Rasa Menuntuk Kenaikan UMP Sumsel | Dok KS

Ribuan Buruh yang Berunjuk Rasa Menuntuk Kenaikan UMP Sumsel | Dok KS

PALEMBANG – Ribuan buruh di Sumsel, Kamis (30/10) lalu, menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2015 sebesar Rp 1,9 juta. Mereka meminta, UMP Sumsel ditetapkan menjadi Rp 3,4 juta.

Angka yang ditawarkan buruh tersebut menurut Wakil Ketua sementara DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, terlalu besar. Ia yakin, jika UMP Sumsel 2015 ditetapkan menjadi Rp 3,4 juta maka akan banyak pengusaha yang tidak mampu membayarnya.

“Kalau untuk perusahaan besar seperti Pertamina, Pusri, PT Madco dan lainnya, saya kira Rp 3,4 juta tersebut tidak masalah. Tetapi jangan dilihat perusahaan yang besar, masih banyak perusahaan kecil yang tidak sanggup untuk membayarnya jika UMP ditetapkan menjadi Rp 3, 4 juta,” jelas Chairul yang dibincangi, Jumat (31/10) di ruang kerjanya.

Padahal sebut Chairul, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 7 tahun 2013, pada pasal 15 angka 1 diterangkan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.

Artinya pengusaha wajib hukumnya membayar upah pekerjanya minimal sesuai UMP. “Jika tidak, maka pengusaha tersebut bisa terancam dengan sanksi pidana. Sehingga jika UMP Sumsel 2015, dipaksakan menjadi Rp 3,4 juta maka bakal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal,” kata Chairul.

Kalau terjadi PHK massal maka efek sosialnya terang Chairul, akan lebih besar. Itu juga akan merugikan kalangan buruh juga. Karenanya tegas dia, itu juga harus dipertimbangkan kalangan buruh.

Sebagai informasi, Kamis (30/10), ribuan buruh dari berbagai organisasi buruh di Sumsel mendatangi DPRD Sumsel. Mereka meminta dewan untuk menunda penetapan UMP Sumsel 2015.

Alasannya menurut koordinator Kasbi Sumsel, Suryono Yakub, UMP Sumsel 2015 yang akan ditetapkan Rp 1,9 juta perbulan, itu didapatkan dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di Sumsel yakni di Kabupaten OKU Timur.

Survey yang dilakukan Dewan Pengupahan Sumsel itu, dilakukan pada Agustus lalu. Harusnya survey KHL ini, dilakukan tiap bulan bukan hanya menjelang penetapan UMP saja. Dia menerangkan, Kasbi juga sudah melakuan survey serupa pada September di tiga pasar besar di OKU Timur. Hasilnya, KHL terendah untuk buruh lajang mencapai Rp 2,5 juta.

“Itu artinya, buruh tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak. Karena KHL dihitung untuk buruh lajang. Dengan UMP Sumsel 2015, yang akan ditetapkan Rp 1,9 juta, itu tidak mencukupi KHL buruh di Sumsel belum ƪªƍí kalau BBM subsidi naik yang diprakirakan mencapai 60 persenan,” ujarnya.

“Karenanya kami minta dewan bertindak, kami akan menunggu itu. Kalau perlu, kami akan menginap disini menunggu keputusan dewan. Idealnya UMP Sumsel itu, mencapai Rp 3,4 juta. Dengan begitu, buruh baru bisa hidup sejahtera,” tukasnya.

 

TEKS         : DICKY WAHYUDI

EDITOR       : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *