Evaluasi Insentif Ustadz dan Ustadzah, Pemkab OKI Dapat Rambu-Rambu dari BPK

Anak-anak Sedang Belajar Membaca Al-quran | Foto : Bagus Kurniawan/KS

Anak-anak Sedang Belajar Membaca Al-quran | Foto : Bagus Kurniawan/KS

KAYUAGUNG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kali ini harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana hibah. Mengingat hal ini manjadi perhatian bagi BPK.

“Saat ini penggunaan dana hibah terutama Pemkab OKI menjadi perhatian bagi BPK. Maka dari itu kami perlu berhati-hati,” demikian dikatakan Bupati OKI, Iskandar SE, Selasa (29/10) saat penandatanganan kerjasama nota kesepahaman antara Pemkab OKI dengan Kejaksaan Negeri Kayuagung.

Bupati OKI, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pengeluaran dana hibah yang sifatnya berulang-ulang. Seperti pemberian insentif untuk ustadz dan ustadza di Kabupaten OKI.

“Jadi kebetulan di sini yang hadir ada pak ustadz dan para wartawan. Bukannya kami menghambat bila nanti mengajukan profosal, tapi kami akan lebih hati-hati dalam mengeluarkannya. Dan akan mengacu pada prosedur, kalau tidak nanti akan bermasalah hukum. Bukannya pemerintah menghambat.” ujarnya.

Iskandar juga mengintruksikan seluruh  satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk lebih hati-hati dalam mengeluarkan dana hibah, terutama Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), bagian hukum dan asisten sekda agar lebih teliti lagi.

“Sekarang kita sudah ada kerjasama dengan Kejari untuk konsultasi dan pendampingan hukum, alangkah baiknya dalam pencairan hibah tersebut terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kejari, agar tidak ada masalah dikemudian hari, apalagi saat ini sudah ada rambu-rambu dari BPK untuk Kabupaten OKI” jelasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung, Viva Hari Rustaman, mengatakan tugas Kejari bukan hanya melakukan penyelidikan, penyididikan dan  penuntutan saja, baik itu pidana umum maupun pidana khusus, tetapi ada bidang lain yang selama ini kurang dimanfaatkan.

“Kita ada bidang yang punya tugas memberikan bantuan hukum, seperti jasa pendampingan hukum pemerintah,  kejaksaan sebagai kuasa hukum,” katanya.

Dalam hal ini kata Viva, Kejari bisa memberikan pertimbangan hukum dan penegakan hukum, pelayanan dan penindakan hukum.

“Kita siap  mendampingi jika SKPD ada pesoalan hukum, bisa juga minta  mendampingi pada pengadaan barang dan jasa sampai penandatanganan kontrak, tapi saat pekerjaannya kita tidak bisa mendampingi, hanya bisa mendampingi sebatas penandatanganan kontrak,” jelasnya.

Selama ini kata Viva, di SKPD di OKI belum memanfaatkan sarana pendampingan pengadaan barang dan jasa.

“Kita mendampingi untuk pencegahan jangan sampai ketika  sudah ada masalah, ujungnya berurusan dengan hukum, kita upayakan adanya pencegahan terlebih dahulu,” terangnya.

Pada acara penandatanganan nota kesepahaman kemarin, dihadiri seluruh kepala dinas, camat dan pejabat di lingkungan setda OKI yang turut mendengarkan peparan bupati dan Kejari tentang penggunaan dana hibah oleh masing-masing instansi.

 

TEKS     : DONI AFRIANYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *