Anggaran SKPD Empat Lawang Baru Terserap 45 Persen

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

EMPAT LAWANG – Realisasi penyerapan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, masih rendah. Bagaimana tidak, sampai 10 Oktober atau triwulan ketiga, anggaran yang terserap baru 45 persen.

Sebagai informasi, di APBD Empat Lawang 2014, pendapatan tercatat mencapai Rp 831.451.565.835,06. Dari jumlah itu, belanja daerah mencapai Rp 907.240.574.865,51 meliputi belanja tidak langsung atau belanja pemerintahan seperti gaji pegawai, subsidi, hibah dan lainnya sebesar 30 persen atau Rp 285.508.065.496.

Sementara lebih dominan adalah belanja langsung atau pembangunan infrastruktur publik mencapai 70 persen atau Rp 621.732.509.369,51. Ada juga pembiayaan sebesar Rp 75.789.009.030,45

“Triwulan ketiga baru terserap 45 persen, tetapi kita optimis diakhir Desember nanti bisa terserap 95 persen,” kata Kepala BPKAD Empat Lawang, M Daud melalui Kabid Anggaran, Yulius Sugiantara, Selasa (28/10).

Dijelaskan Yulius, data per 10 Oktober, pendapatan masuk sekitar 69 persen atau sebesar Rp 575.730.525.202,22. Sementara total serapan, belanja langsung hanya terserap Rp 236.306.742.362 atau sekitar 38 persen. Sisanya belanja tidak langsung.

Kendalanya sebut Yulius, sebagian besar pekerjaan di dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM) dan PU Cipta Karya (CK) dan Pengairan, baru pada pengambilan uang muka. Selain itu, APBD perubahan memang baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dengan penambahan belanja pada APBD perubahan sebesar Rp 129.276.859.038 atau sekitar 16 persen dari APBD induk.

Namun sebutnya, diprediksi pada November 2014 mendatang serapan penggunaan anggaran lebih melonjak. Karena sebagian besar pekerjaan di Dinas PU BM dan PU CK, sudah banyak rampung 100 persen.

Dengan demikian, bukan tidak mungkin pada APBD 2014 ini target kita serapan anggaran mencapai 100 persen, “Tapi melihat dari tahun sebelumnya kita tidak muluk-muluk, setidaknya lebih dari 95 persen tercapai sudah baik,” ujarnya seraya menambahkan kalau penyerapan anggaran kurang dari 90 persen atau tidak terserap lebih dari 10 persen, akan ada teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, APBD kabupaten/kota se Indonesia terdiri dari APBD murni, DAK dan bantuan gubernur. Nah, hasil evaluasi 2014 ini, sepertinya Dinas PU CK dan Pengairan belum maksimal dalam penyerapan anggaran.

Itu disebutkan, adanya keterlambatan lelang pembangunan beberapa unit gedung kantor di lingkungan Pemkab Empat Lawang. Selain itu, keterlambatan juga terjadi di sejumlah SKPD lainnya tapi tidak terlalu signifikan.

Lebih jauh Yulius menambahkan, penyerapan APBD Empat Lawang lebih mengedepankan anggaran pro rakyat. Dimana belanja langsung, berupa pembangunan infrastruktur publik mencapai 70 persen. Sementara belanja tidak langsung atau pembiayaan pemerintahan, hanya 30 persen.

“Sejak periode pertama hingga sekarang, penyerapan APBD Empat Lawang 2014 tetap didominasi belanja langsung infrastruktur. Setidaknya lebih dari 65 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa pemkab Empat Lawang, mengedepankan sistem penggunaan anggaran pro rakyat,” tukasnya.

 

TEKS          : SAUKANI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *