143 Laporan Masuk ke Ombudsman, Pelayanan Publik Banyak Dikeluhkan

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Pelayanan publik di Sumatera Selatan (Sumsel), masih banyak dikeluhkan masyarakat. Setidaknya itu ditunjukkan dengan banyaknya laporan masyarakat, yang masuk ke Ombudsman.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, Indra Zuardi mengatakan, sepanjang 2014, laporan pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik dari pemerintah mencapai 143 laporan.

“Laporan tersebut berasal dari kabupaten/kota di Sumsel. Pengaduan yang masuk ke kita, mayoritas mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota,” kata Indra yang dibincangi disela-sela sosialisasi Ombudsman di Politeknik Kesehatan (Polkes) Palembang, Selasa (28/10).

“Beragam keluhan pelayanan publik disampaikan masyarakat ke kita, misalnya dalam pembuatan akta kelahiran, KTP, pelayanan kesehatan dan lainnya. Begitu juga dengan pelayanan dari pihak kepolisian, masih ada dikeluhkan masyarakat. Untuk di Sumsel semuanya merata setiap kabupaten dan kota. Namun pengaduan yang mendominasi ada di Kota Palembang,” ujarnya.

Sementara itu anggota Ombudsman, M Khairul Anwar menyebut, Ombudsman sebagai lembaga negara diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di Indonesia.

Karenanya kata Khairul, masyarakat jangan diam dengan sistem pelayanan publik yang diberikan pemerintah, terutama pelayanan publik yang dirasakan tidak berpihak dengan masyarakat.

“Saat ini di Indonesia, Ombudsman telah memiliki perwakilan termasuk di Sumsel. Pengaduan masyarakat yang masuk ke kantor perwakilan Ombudsman tersebut akan diteruskan ke pusat. Nantinya, kita akan teruskan itu ke presiden,” ujarnya.

Sebab itu terang Khairul, jika ada pelayanan publik yang dirasakan tidak berfihak, masyarakat dihimbau tak perlu takut melaporkannya. “Dilaporkan saja ke kami, bila terdapat pelayanan publik dari pemerintah yang tak baik sistem dan prosedurnya. Jadi masyarakat jangan hanya diam saja dengan sistem pelayanan publik pemerintah yang ada,” ujarnya.

Khairul menerangkan, secara nasional jumlah pengaduan atau laporan masyarakat kepada Ombudsman mengenai pelayanan publik, cukup meningkat setiap tahunnya. Di 2013 lalu, ada 4 ribu lebih pengaduan yang masuk ke Ombudsman. “Tahun ini, ada 5 ribu lebih laporan masuk ke kita. Diprediksi, hingga akhir tahun nanti laporan yang masuk bisa mencapai 6 ribu lebih,” terangnya.

Setiap pengaduan yang masuk itu jelas Khairul, akan diselesaikan satu persatu. “Namun Ombudsman, tidak bisa memberikan sanksi tetapi hanya meminta klarifikasi dari pihak yang memberikan pelayanan publik yang dikeluhkan tersebut,” tukasnya.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *