Bayar Hutang Kampanye, Dewan Ramai-ramai “Sekolahkan” SK

MURA – “Gali lubang tutup lubang, pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang pinjam uang bayar hutang”, penggalan lirik lagi Gali Lubang Tutup Lubang yang dipopulerkan H Rhoma Irama ini, mungkin tepat untuk menggambarkan prilaku para wakil rakyat saat ini.

Ya, usai dilantik sebagai wakil banyak anggota dewan yang meninggalkan hutang saat kampanye Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) lalu. Untuk membayarnya, dilakukan dengan cara hutang ke bank.

Di Kabupaten Musi Rawas (Mura), informasi yang didapatkan Kabar Sumatera, Rabu (22/10), dari 45 anggota DPRD Mura periode 2014-2019, 30 anggota menggunakan metode tersebut untuk membayar hutang mereka saat kampanye lalu.

Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai wakil rakyat pun, digadaikan ke bank guna mendapatkan pinjaman antara Rp 500 juta sampai miliaran rupiah. “Ada sekitar 30 anggota DPRD Mura, yang sudah menggadaikan SK nya ke salah satu bank di Kota Lubuklinggau, untuk mendapatkan pinjaman,” kata sumber Kabar Sumatera yang tak mau disebutkan namanya.

Menurut sumber tersebut, uang hasil pinjaman di bank itu digunakan untuk membayar hutang para wakil rakyat itu saat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pileg lalu. “Namun ada juga anggota dewan, yang meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK nya untuk mengembangkan usahanya,” ucapnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Mura, Marsuki Syamsum yang dibincangi di ruang kerjanya, membenarkan itu. “Ya, ada sekitar 30 anggota yang sudah mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan SK pengangkatan mereka sebagai anggota dewan. Tidak diketahui secara pasti mengapa mereka menggadaikan SK untuk pinjaman, karena itu sudah urusan masing-masing,” tukasnya.

Sebagai informasi, anggota DPRD yang menggadaikan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Mura saja. Di Kabupaten OKU Timur misalnya, sekitar 60 persen dari 45 anggota dewan disana sudah menggadaikan SK nya ke Bank Sumsel Babel Cabang Martapura.

Hal yang sama juga terjadi di DPRD Kabupaten OKU, dari 45 anggota dewan hanya 10 anggota saja yang tidak menggadaikan SK nya Bank Sumsel Babel atau Bank Sumsel Syariah. Dari 35 anggota dewan yang mengadaikan SK mereka sebagai wakil rakyat tersebut, mengajukan pinjaman ke bank dengan nilai bervariasi antara Rp 200 juta sampai Rp 550 juta.

Di Kabupaten Banyuasin pun terjadi. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuasin, Ismed Elmindo ketika dikonfirmasi membenarkan ada anggota dewan yang menggadaikan SK nya untuk meminjam uang ke bank. Besarannya antara Rp 100 juta sampai Rp 300 juta.

Sementara di DPRD Sumsel, sejumlah anggota dewan yang dibincangi Kabar Sumatera, melakukan aksi tutup mulut. Ketua sementara DPRD Sumsel, MA Gantada yang dibincangi di ruang kerjanya mengaku, belum tahu ada atau tidaknya anggota DPRD Sumsel yang menggadaikan SK nya untuk mendapatkan pinjaman di bank. “Kalau saya secara pribadi, tidak melakukannya. Tetapi itu kan urusan pribadi masing-masing,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Wardhani menilai penggadaian SK anggota DPRD ke bank, mencerminkan mereka telah menggadaikan jabatannya sebagai wakil rakyat.

“Ada nilai-nilai etika yang harus dijaga dan melekat kepada mereka secara individu. Menggadaikan SK itu sangat tidak etis. Berpotensi menimbulkan stigma bahwa anggota dewan ini hanya mementingkan bisnis untuk cari uang,” kata Dhani, sapaan Sri Budi Wardhani seperti dikutip republika.co.id

Menurutnya, dengan menggadaikan SK, kinerja para dewan juga akan sulit diawasi. Bahkan tak menutup kemungkinan, segala kebijakannya akan kontraproduktif dengan kepentingan rakyat. “SK itu sebagai bentuk legitimasi rakyat. Nah, sekarang malah digadaikan. Itu berarti sama saja dengan menggadaikan legitimasi rakyat, bukan? ” ujarnya.

Dampak lainnya, jika ada dewan yang kinerjanya buruk, partai tak mungkin bisa me-recall kadernya dari parlemen. Lantaran saat diproses, SK-nya berada di bank. Menurut dia, perilaku buruk anggota dewan tersebut merupakan salah satu dampak dari sistem kaderisasi partai politik buruk.

“Ongkos pileg yang mahal membuat mental seorang anggota dewan jadi sempit. Seharusnya, partai secara tertulis memiliki aturan mengikat bahwa setiap kadernya yang duduk di parlemen dilarang menggadaikan SK,” tukasnya.

 

TEKS          : T MASRI SYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *