Jokowi Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wlayah VII Palembang R Mirmansyah . | Foto ; Bagus Kurniawan KS

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wlayah VII Palembang R Mirmansyah . | Foto ; Bagus Kurniawan KS

PALEMBANG – Ada beberapa program yang harus diutamakan oleh presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla disektor ekonomi jika ingin melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wlayah VII Palembang R Mirmansyah mengungkapkan, jika ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus perhatian di bidang ekonomi. Mulai dari masalah infrastruktur, hingga menyongsong Masyarakat Ekonomi Asen 2015, dua hal ini menjadi sangat krusial sebab memiliki tujuan yang berbeda dan sama-sama membangun kekuatan ekonomi Indonesia.

“Pembangunan infastruktur merupakan fasilitas penunjang untuk kelancaran investasi, makanya salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menata infrastruktur terutama jalan dan jembatan, sehingga aliran invstasi dari pemilik modal asing makin deras masuk ke daerah-daerah maju di Indonesia,” ujarnya, Selasa (21/10).

Kata Mirmansyah, agar percepatan pembagunan berjalan lancar, maka harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pembagunan dapat berjalan lancar tampa ada hambatan.

“Presiden perlu melakukan inventarisasi permasalahan di masing-masing sektor sehingga membuat permasalah ekonomi tuntas,” katanya.

Apalagi pada 2015 ini, Indonesia akan menyosong MEA. Peningkatan koordinasi antara Pusat dan Daerah guna percepatan pembangunan perlu segera dilakukan. Dengan sosok Jokowi kita perlu meyakini akan ada perubahan koordinasi antara pusat dan daerah, baik itu tentang kebijakan maupun dana perimbangan pusat dan derah.

“Sehingga akan terjadi penciptaan iklim pemerintahan yang kondusif guna menarik para investor baik dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Persiapan kongkrit segala seuatu menjelang MEA 2015 jangan sampai dijadikan angin lalu saja. Sebab jika tidak ada persiapan bisa saja Indonesia hanya akan menjadi ladang bisnis negara lain. Pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi, dalam melakukan persiapan. Dengan waktu yang cukup singkat, pemerintah dalam menghadapai MEA perlu membuat klasifikasi mulai dari persiapan jangkan pendek, menengah dan jangka panjang.

“Sehingga persiapan yang dilakukan bisa bertahap. Persiapan jangka pendek dilakukan untuk menatasi kendala dan gempuran pasar global dari Asean, sementara jangka menengah dan jangka panjang dilakukan untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Makanya kesiapan sanat tepat dilakukan ketika masa jabatan presiden masih hangat,” pungkasnya.
TEKS     : AMINUDDIN

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *