“Siswa Wajib Bawa Kursi dan Meja”

KAYUAGUNG – Sekolah gratis yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) selama ini, sepertinya tak berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pasalnya, kepala sekolah baik ditingkat SD, SMP, dan SMA sederajat membebani wali murid dengan biaya pendidikan yang mahal.

Adapun besarnya biaya pendidikan yang diterapkan kepala sekolah berpariasi, mulai dari tingkat SD seperti SD 1 Mulya Guna dipungut biaya Rp 1.000 sehari persiswa. Demikian, di tingkat SMP Negeri, dan SMA yang ada di wilayah Bumi Bende Seguguk. Di sekolah negeri ini, siswa dibebani biaya SPP sebesar Rp 50 ribu perbulan. Demikian, siswa yang baru diwajibkan membawa meja dan kursi ke sekolahan.

Besarnya beban uang pendidikan yang kini dibebankan kepada wali murid membuat pertanyaan khusus bagi dinas pendidikan mengenai sekolah gratis yang selama ini berjalan dengan baik. Maka itu, wali murid mempertanyakan sekolah gratis apakah di OKI sudah dihapuskan oleh Bupati OKI Iskandar SE, sehingga siswa kini dibebani biaya sekolah yang harus dikeluarkan.

Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah telah mengucurkan dana melalui program sekolah gratis dengan mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), block grant, bantuan operasional pendidikan (BOP), dan Program Sekolah Gratis (PSG). Semua itu, untuk sekolahan. Namun, pihak sekolah masih juga melakukan pungutan dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan dana dari wali murid.

Kalau memang ada pungutan harus dipertanyakan mengenai bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang telah dikucurkan setiap sekolahan baik dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Maka itu, walimurid menilai dengan mahalnya biaya sekolah yang dikeluarkan wali murid untuk biaya pembuatan meja dan kursi serta pembangunan gerbang sekolah yang semuanya dibebankan ke walimurid.

Padahal fisik sekolah dan berbagai perlengkapannya sudah ditopang oleh pemerintah pusat dan daerah. “Ini yang harus kita pantau bersama dan kita akan mintai pertanggungjawabkan atas penggunaan keuangan bantuan pemerintah tersebut secara detail dan transparan jika tidak, pihak terkait akan berurisan dengan hukum,” kata LSM Indonesia Madani M Rizal menyikapi soal mahalnya biaya pendidikan di sekolah gratis.

Masih katanya, menyikapi soal mahalnya biaya pendidikan di OKI sekarang ini, lembaganya akan melakukan pendataan dan pelaporan.

“Kami tidak main-main karena sekolah negeri sudah seluruhnya dibiayai oleh pemerintah, kalau masih ada biaya yang timbul dari orang tua siswa kami siap melakukan monitoring dan meminta kejelasan penyerapannya secara detail dan transparan jika tidak ini bisa menjadi kasus hukum,” terangnya.

Terpisah, Sekda OKI H Husin SPd MSi menyayangkan terjadinya pungutan atau biaya sekolah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Tentunya, adanya kebijakan tersebut, tidak ada kebijakan bupati, jelas itu kebijakan lokal itu sendiri.

“Itu bertentangan dengan pilosopi, sekolah gratis. Apapun bentuk maupun dalih yang membebani siswa untuk sekolah itu salah, dan jelas salah,” ungkap Husin yang menyesali kurangnya pengawasan dari dinas pendidikan. Sementara itu, Kadin Pendidikan Iskandar ZA ketika dikonfirmasi tidak berada di tempat.

 

TEKS   : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *