Walikota Pagaralam : Tingkat Kedisiplinan Pegawai Rendah

Ilustrasi PNS | Dok KS

Ilustrasi PNS | Dok KS

PAGARALAM – Rendahnya tingkat kedisiplinan sejumlah oknum CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, membuat Wali Kota Pagaralam Hj ida Fitriati Basjuni mengeluarkan berbagai inovasi aturan dalam menghadapi ulah oknum pegawai alias pembangkang tersebut. Selain bakal menerapkan kembali absensi FingerPrint (Sidik jari), termasuk pula mengeluarkan Surat Edaran Aturan Kedisplinan. Hal itu dikemukakan Wali Kota Pagaralam Hj. Ida Fitriati Basjuni, kemarin (18/10).

Ida menginstruksikan kepada Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Basat Pol PP) agar dapat menindak tegas oknum pegawai yang tidak disiplin. Termasuk berkeliaran saat jam kerja, bila perlu ditangkap kemudian dimintai keterangan, apakah mengantongi izin atau tidak dari atasannya. Ia mengatakan, bila sama sekali tanpa keterangan dapat dipastikan akan diberikan sanksi tegas.

“Melalui surat edaran tentang pemberlakuan jam kerja, tentunya dapat membatasi para pegawai yang berkeliaran saat jam kerja. Kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemkot Pagaralam, diharapkan dapat mematuhi dipatuhi demi terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, sekaligus mengangkat citra yang selama ini dianggap masyarakat PNS kerjanya malas-malasan. Padahal sebenarnya oknum PNS yang membandel tersebut dilakukan hanya segelintir oknum saja,” kata Ida.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagaralam, Imam Pasli SSTP MSi menegaskan, berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan disiplin kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam sekaligus membenahi sistem pemberlakuan aturan pegawai meskipun secara bertahap. Salah satunya akan segera memfungsikan kembali mesin absensi FingerPrint (sidik jari) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagaralam dan sejumlah SKPD yang ada.

“Ya, pembenahan penerapan sistem aturan kepegawaian dilakukan agar kinerja pegawai lebih efektif dan efesian dalam rangka penegakan disiplin pegawai. Selain itu, upaya ini dilakukan ini guna meluruskan terjadinya kecenderungan peningkatan kasus indisipliner yang selama ini terkesan dibiarkan,” terangnya Imam seraya berujar mulai sekarang kita berpegang pada PP No 53 tahun 2010 pegawai indispliner akan dihukum.

Ia menambahkan, meskipun sudah berulangkali diingatkan, sejauh ini tingkat kedisiplinan pegawai disejumlah SKPD memang masih rendah. Sehingga diperlukan berbagai aturan yang diterapkan guna melakukan pengawasan.

“Semoga langkah ini dapat semakin meningkatkan kinerja pegawai yang efektif dan efesian,” ujarnya.

TEKS      : ANTONI STEFEN
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *