Terkait Pemecatan Lucianty dan Mardiansyah, PAN Sumsel tak Ingin “Berdamai”

PALEMBANG – Nampaknya tak ada lagi istilah “damai” bagi Partai Amanat Nasional (PAN), terhadap kedua mantan kadernya yakni Lucianty dan Mardiansyah. Partai berlambang matahari terbit ini, menolak tawaran berdamai yang disampaikan majelis hakim PN Klas 1A Palembang, dalam sidang gugatan perdana yang diajukan Lucianty dan Mardiansyah di PN Palembang.

DPP maupun DPW PAN Sumsel pun menolak mencabut Surat Keputusan (SK) pemecatan terhadap Lucianty Pahri dan Mardiansyah, termasuk merehabilitasi keduanya sebagai kader PAN.

Akibatnya mediasi yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Palembang pun gagal. Sehingga mau tidak mau, gugatan kedua anggota DPRD Sumsel tersebut tetap dilanjutkan.

“Di sidang perdana Rabu (8/10) lalu, majelis hakim menawarkan mediasi. Majelis hakim menawarkan keinginan klien saya, agar PAN mencabut SK pemecatan dan merebilitasi status keanggotan kedua klien saya. Namun DPP dan DPW PAN Sumsel, yang diwakili kuasa hukumnya, menolak,” kata kuasa hukum Lucianty dan Mardiansyah, Febuar Rahman ketika dihubungi, Minggu (19/10).

Sebagai informasi, Lucianty dan Mardiansyah adalah dua caleg dari PAN yang terpilih sebagai anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019. Namun keduanya dipecat dari keanggotaan, karena dinilai tidak loyal sehingga menyebabkan pasangan Prabowo-Hatta kalah di Muba saat Pilpres lalu.

PAN sendiri awalnya, mengganti keduanya sebagai caleg terpilih. Lucianty digantikan M Syarif sementara Mardiansyah digantikan Aldo Alqudsi. Namun 24 September lalu, Lucianty dan Mardiansyah tetap dilantik sebagai anggota DPRD Sumsel.

“Karena mediasi gagal, gugatan kedua klien saya di PN Klas 1A Palembang, tetap akan dilanjutkan. Majelis hakim dalam persidangan selanjutnya, akan mulai memeriksa pokok perkara. Senin nanti, majelis hakim akan mendengarkan duplik dari tergugat dan dilanjutkan dnegna pembuktian tergugat serta bukti tergugat,” jelas Febuar.

Terpisah, PAN, Sofhuan Yusfiansyah menerangkan, kliennya tetap bertahan dengan putusan awal yakni menegakkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN. “Kalau penggugat mengajukan 10 sampai 20 saksi, kami juga akan menghadirkan saksi yang sama banyaknya. Kami akan membuktikan, kalau SK pemecatan itu sudah sesuai prosedur dan kewenangan klien kami,” tukasnya.

 

TEKS           : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *