2015, Efektifitas TPP Mulai Berlaku

PALEMBANG – Per 1 Januari 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengefektifkan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Karenanya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumsel, diminta untuk segera menyediakan peralatan yang akan digunakan dalam menunjang program tersebut.

Hal itu diungkapkan Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman didampingi Asisten Kesra, Akhmad Najib saat dibincangi disela-sela launching Road to FFI, kemarin. Menurut Mukti, pemprov akan segera mewajibkan setiap SKPD di lingkungan pemprov menyediakan alat scan kehadiran (finger print) dan CCTV. “Efektifnya tanggal 1 Januari nanti. Sekarang masih dalam tahap sosialisasi dan persiapan. Untuk penyediaan peralatan, diserahkan ke setiap SKPD,” kata Mukti.

Dijelaskan, dana untuk pengadaan peralatan tersebut bisa diambil setiap SKPD dari dana rutin pengadaan. Seperti alat scan kehadiran yang seharga Rp18 jutaan per satu unitnya dan CCTV juga dengan harga jutaan rupiah. “Bukan pemprov yang memberikan pengadaan barang, tapi setiap SKPD. Jadi pembelian dari SKPD masing-masing,” ujarnya.

Mukti menuturkan, ada beberapa SKPD yang membutuhkan lebih dari satu alat scan kehadiran, terutama bagi SKPD yang memiliki pegawai yang banyak. Seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendidikan (Disdik), butuh lebih dari satu alat scan.

Sementara satu alat diawasi oleh dua CCTV, sehingga pengadaan peralatan disesuaikan. “Jadi berapa jumlah alat dan biaya yang harus dikeluarkan disesuaikan dengan keperluan. Kalau di kantor gubernur, ini cukup satu saja,” imbuh Mukti.

Najib menambahkan, saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah menyiapkan data yang diperlukan untuk memberlakukan efektifitas pemberian TPP tersebut, termasuk draft keputusan gubernur yang akan dipakai, dalam mengatur besaran dan ketentuan TPP.

Untuk itu, Pemprov Sumsel membentuk tim teknis yang merupakan tim kecil untuk menentukan ketentuan TPP. “Tim teknis ini, akan melakukan studi banding di daerah lain yakni NTB dan DKI, guna mengintip pelaksanaan TPP di daerah tersebut,” jelasnya.

Mengenai besaran TPP yang akan diterima, masih dalam pembahasan dan masih harus dipertimbangkan jam kerjanya disesuaikan dengan setiap SKPD yang ada. “Jadi nantinya jumlah besaran TPP, yang diterima disesuaikan bukan hanya dari jam kehadiran, namun dari penilaian masuk atau tidaknya pegawai selama beberapa hari,” tukasnya.

TEKS     : IMAM MAHFUZ
EDITOR    : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *