Dugaan Korupsi Bansos TIK, 35 Kepsek Bakal Diperiksa

MUARAENIM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaraenim, terus mendalami dugaan korupsi pada dana Bantuan Sosial (Bansos) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk e-learning dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 3,348 miliar.

Penyidik, sudah memanggil 27 Kepala Sekolah (Kepsek) SD di Kabupaten Muaraenim. Namun tak hanya sampai disitu, 35 Kepsek lainnya juga bakal dimintai keterangan oleh penyidik.

“Ya betul, tim penyidik baru menyelesaikan pemeriksaan terhadap 27 kepsek dari 62 kepsek,” kata Kepala Kejari Muaraenim, Adhyaksa Darma Yuliano ketika dibincangi, Kamis (16/10).

Artinya terang Adhyaksa, masih ada 35 Kepsek yang belum dimintai keterangan. “Setelah seluruh 62 Kepsek ini diperiksa, akan dijadwalkan kembali pemeriksaan tersangka Y dan Z. Pemeriksaan Kepsek dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah Kepsek menerima Bansos TIK tersebut, cukup banyak,” terangnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Kejari Muaraenim telah menetapkan dua pejabat di Disdik Muaraenim yakni Y dan Z sebagai tersangka. “Terhitung 28 Agustus 2014 lalu, atau sekitar satu bulan, Tim Penyelidik berhasil mengumpulkan berbagai bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Maka, kita tetapkan dua PNS dari Disdikbud Muaraenim berinisial Y dan Z sebagai tersangka dan tiga orang lainnya dari swasta berinisial W, A dan MHP,” terang Adhyaksa saat konfrensi pers di Aula Kejari Muaraenim, beberapa waktu lalu.

Bansos TIK tersebut, kata dia, diantaranya berupa seperangkat komputer atau laptop yang diterima sebanyak 62 Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Muaraenim. Pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini, bahkan ada kemungkinan akan muncul tersangka baru, baik dari pihak Disdikbud maupun swasta.

“Bisa saja para tersangka langsung kita tahan saat penyidikan nanti, apabila ada indikasi akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Kajari menambahkan, terhitung sejak Januari 2014, pihaknya telah menangani sebanyak 323 kasus tindak pidana umum.”Sedangkan kasus pidana khusus, selain kasus Bansos TIK di Disdikbud Muaraenim, pihaknya juga sedang menyelidiki kasus pidana korupsi Damkar dan kasus pengadaan asset PLTU,” tukasnya.

 

TEKS           : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *