Selewengkan Dana ADD dan Bangub, Polisi Tahan Kades Jungkal

Kades Jungkal saat menjalani pemeriksaan. | Dok KS

Kades Jungkal saat menjalani pemeriksaan. | Dok KS

KAYUAGUNG – Setelah melakukan penyidikan selama beberapa bulan, Penyidik Unit Pidana Khusus, Sat Reskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu  (15/10) akhirnya menahan kades Jungkal, Kecamatan Pampangan,OKI, A Rapik, karena melakukan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) dan dana bantuan gubernur (Bangub).

Tersangka memenuhi panggilan penyidik sejak Selasa (14/10) siang, setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, sekitar pukul 21.00 WIB, tersangka langsung ditahan oleh Penyidik Unit Pidsus Polres OKI.

Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat didampingi Kasat Reskrim Polres OKI, AKP N Ediyanto, didampingi Kanit , Ipda Jailili berdasarkan hasil audit yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terjadi indikasi kerugian negara sebesar Rp. 165 juta  dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Gubernur (bangub) sejak tahun 2009 hingga 2013.

Menurut Kasat, berdasarkan hasil pemeriksaan   tersangka dan beberapa saksi-saksi tersangka diduga telah menilep dana ADD yang semestinya diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur Desa dan sarana fisik justru tidak dibangunkan, demikian juga dengan tunjangan perngkat Desa, lembaga adat  yang tidak dibagikan.

“Dana perangkat desa ini sebagian ada yang digelapkan dan tidak dibagikan kepada yang berhak dan begitu juga dana Hansip juga tidak serahkan, kemudian dana ADD sebagian untuk dipergunakan bukan untuk semestinya tetapi dialihkan untuk yang lain,” ujarnya.

Dijelaskannya, penahanan tersangka ini dilakukan karena berbagai pertimbangan, salah satunya dikhawatirkan akan mempersulit proses penyidikan serta dapat menghilangkan barang bukti.

“Terpaksa kita tahan selama 20 hari kedepan guna mempermudah proses hukum selanjutnya,” timpal Kanit.

Kades Jungkal ini tersandung kasus penggelapan ADD dan Bangub yang dilaporkan warga desanya ke Polres OKI pada 30 Desember 2013 lalu. Selain dugaan penyalahgunaan ADD, sebelumnya juga ada dugaan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat peserta plasma, yang dipungut satu surat plasma sebesar Rp200 ribu, selain itu juga ada dugaan pungli pemasangan listrik tenaga surya (PLTS), di mana warga dipungut Rp400.000-Rp600.000.

Sementara itu Kades Jungkal A Rafik, saat dimintai keterangan penyidik, mengakui jika dirinya menggelapkan Alokasi Dana Desa dan Bangub, sejak tahun 2009.

“Saya menjabat kades sejak tahun 2009, memang ada gaji perangkat yang tidak semuanya saya bagikan, kemudian ada anggaran dana yang saya alihkan untuk beli tenda dan sebagainya, saya aku saya salah dan siap bertanggung jawab dihadapan hukum,” katanya.

 

TEKS    : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *