12 SKPD Pemprov Sumsel Diberi SP

PALEMBANG – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, bakal mendapatkan Surat Peringatan (SP). SP ini diberikan, karena SKPD dimaksud tidak hadir dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Sumsel TW III Tahun 2014, Rabu (15/10).

Kepala Bappeda Sumsel, Yohannes Hasiholan Toruan menyebut, ada 12 SKPD yang tidak hadir dalam rapat tersebut. “Ada 12 SKPD yang tidak hadir, gubernur sudah menginstruksikan untuk membuat draft SP kepada SKPD yang tidak hadir,” kata Yohanes, kemarin.

Penyerapan Rendah

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumsel, Rina Robiati menuturkan, masih banyak pemerintah di kabupaten/kota yang belum merealisasikan dana APBD yang sudah dialokasikan. “Kami belum tahu apa alasannya. Kami berharap bukan belum direalisasikan. Melainkan sudah dijalankan tapi belum dilakukan pembayaran saja,” katanya, kemarin.

Untuk Pemprov Sumsel contohnya, kata dia, APBD Pemprov Sumsel tercatat sebesar Rp 2.086.378.653.000. Dengan rincian realisasi yakni Belanja Pegawai 77,17 persen, Belanja Barang 53,25 persen, Belanja Modal 52,85 persen dan Belanja Bantuan Sosial 77,23 persen.

“Secara keseluruhan dari anggaran yang ada sudah terealisasi sebesar 63 persen yakni Rp 1.314.393.093.133. Tapi di Pemprov Sumsel ada juga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 215.948.000 yang belum terealisasi. Ini belum diketahui apa sebabnya, apakah memang belum direalisasi sama sekali atau sudah tapi belum tercatat,” jelasnya.

Kepala Bidang Akutansi BPKAD Sumsel Suyadiarto Priono mengatakan, penyerapan di APBD Sumsel belum mencapai 60 persen hingga triwulan III tahun 2014. Menurutnya, per 10 Oktober 2014 ada serapan APBD yang belum terealisasi atau masih nol persen berdasarkan program yang dicatat.

Yakni, Program Peningkatan SDM Rp407.200.000, Program Pengembangan Kewirausahaan Rp325.715.000, Program Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp81.600.000. “Waktu kita hanya 55 hari kerja lagi, tapi masih banyak realisasi program dibawah 10 persen,” ungkapnya.

Ia menuturkan jika berdasarkan SKPD, realisasi APBD juga tercatat masih kecil. Urutan terkecil realisasi anggaran yakni Dinas PU CK Rp165.393.540.000 terealisasi Rp35.384.258.624 atau 21,39 persen, PU BM Rp545.855.972.000 telah terealisasi Rp143.718.797.905 atau 26,33 persen.

Kemudian, Dinas PU Pengairan Rp113.841.439.000 terealisasi Rp30.929.666.458 atau 27,17 persen. “Setiap SKPD harus bisa merealisasikan APBD yang tercatat itu. Meski tinggal dua bulan, tapi setiap SKPD harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kami lihat Dinas PU masih dominasi untuk realisasi terminim, tapi berdasarkan informasi itu (minimnya realisasi) karena pengerjaan fisik sudah dijalani namun belum dibayar saja,” beber Priono.

Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel Ruslan Bahri mengatakan pihaknya mendorong setiap pemerintah kabupaten kota serta SKPD se-Sumsel untuk mempercepat pelaksanaan program karena waktunya hanya 55 hari kerja lagi. “Kita akan evaluasi mengenai kemajuan fisik dengan laporan keuangan. Benar tidakkah laporan realisasi yang tercatat atau sebenarnya ada tapi belum dicatat saja,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *