Pemprov Ambil Alih PT SP2J ?

ilustrasi Bus Trans Musi | Dok KS

ilustrasi Bus Trans Musi | Dok KS

PALEMBANG – PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), memecat ratusan karyawannya usai mereka menerima gaji. Namun pemecatan itu, bukan berarti persoalan di Transmusi, unit usaha PT SP2J, selesai.

Bahkan ratusan eks karyawan PT SP2J ini, tidak menerima pemecatan sepihak yang dilakukan manajemen perusahan milik Pemkot Palembang tersebut. Berlarut-larutnya konflik di Transmusi ini, ternyata membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, kesal.

Pemprov bahkan mengancam, akan mengambil alih PT SP2J jika Pemkot Palembang tidak mampu menyelesaikannya. “Kami akan memediasi, akan mempertemukan karyawan Transmusi dengan manajemen PT SP2J. Pemkot Palembang, juga sudah disurati untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak selesai juga dan mediasi gagal, maka pemprov akan ambil alih manajemen PT SP2J,” kata Asisten I Pemprov Sumsel, H Ikhwanuddin, Senin (14/10).

Pernyataan Ikhwanuddin ini disampaikan, setelah, kemarin, ratusan karyawan Transmusi yang dipecat, melakukan aksi di Pemprov Sumsel. Tak hanya eks ratusan awak Transmusi, aksi itu juga didampingi sejumlah organisasi buruh di Sumsel diantaranya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

“Pemecatan terhadap pramugara, sopir dan karyawan Transmusi lainnya yang dilakukan PT SP2J, tidak benar. Itu menjadi preseden buruk, bagi Sumsel apalagi Sumsel berupaya mengajak investor untuk berinvestasi di Sumsel,” kata Ramli, koordinator aksi (korak).

Bukan hanya di PT SP2J, pemecatan terhadap buruh ini juga dilakukan dua BUMN yakni PT PLN dan PT Pusri. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu terangnya, ada banyak kejanggalan dan melanggar aturan. “PHK yang dilakuan tersebut, tidak sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Avir, koordinator aksi menambahkan, PHK terhadap karyawan Transmusi yang dilakukan PT SP2J, jelas-jelas melanggar aturan. “Dalam UU Ketenagakerjaan, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat dengan berbagai cara,” tukasnya.

 

TEKS        : IMAM MAHFUZ

EDITOR       : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *