Budiarto Masrul : Kembalikan Raskin jika Kualitas Jelek

ilustrasi jatah raskin | Ist

ilustrasi jatah raskin | Ist

PALEMBANG – Menindaklanjuti protes sejumlah mahasiswa, terkait kualitas beras raskin yang tidak layak konsumi, anggota DPRD Sumsel, Budiarto Masrul, meminta warga mengembalikan beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang kualitasnya jelek ke Bulog.

”Kalau memang ada warga yang menerima beras raskin yang jelek dan tidak layak konsumi, saya minta untuk mengembalikannya ke kelurahan dan Bulog. Untuk selanjutnya diganti dengan beras yang lebih layak,” kata Budi, Selasa (14/10).

Lebih jauh Budi mengaku, telah berkoordinasi dengan Bulog terkait masalah ini. Dan Bulog membantah kalau pihaknya telah mendistribusikan beras yang tidak layak konsumsi. Tidak hanya itu, mereka juga mengaku siap menerima, bahkan mengganti bila ada raskin yang diberikan kepada masyarakat kualitasnya jelek. “Saya minta keterbukaan Bolog untuk menerima kembali beras yang raskin yang rusak ini, bisa dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Sementara itu Kepala Bulog Divre Sumsel, Bambang Napitupulu, saat dihubungi via ponselnya membantah telah mendistribusikan beras kualitas jelek kepada masyarakat. Bahkan dirinya siap membuktikan kepada seluruh pihak kalau informasi itu tidak benar.

Karena menurutnya, Bulog selalu melakukan perawatan rutin dan memeriksa ketat beras yang masuk dan ke luar dari gudang. Disinggung soal harga beras, Napitupulu mengatakan, sesuai Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang Raskin, dijelaskan beras Bulog yang dijual seharga Rp 6.600 per kilogram memiliki ketentuan butir patah maksimal 20 persen dan menir 20 persen.

Lebih jauh Napitupulu menyatakan kesiapannya untuk menarik beras dari bulog, bila memang terbukti bermasalah. ”Kalau memang ada beras dari Bulog yang bermasalah, kami siap untuk menariknya,’ kata Bambang.

Mengenai harga beras raskin yang beragam, Napitupulu menjelaskan, Bulog hanya bertanggung jawab untuk mendistribusikan raskin ke Kecamatan atau kelurahan. Selanjutnya, merekalah yang akan mendistribusikan raskin ke RT-RT. Kalau ada perbedaan harga, itu kemungkinan disebabkan biaya angkut masing-masing daerah berbeda.

”Untuk masalah ini, kami telah meminta kabupaten/kota agar mengalokasikan dana pensitribusian raskin. Namun sampai saat ini baru beberapa daerah saja yang telah menganggarkannya,” tukasnya.

 

TEKS         : DICKY WAHYUDI

EDITOR        : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *