APBD Mura dan OKI Bermasalah, KPK Deadline Enam Bulan

Ilustrasi KPK | Ist

Ilustrasi KPK | Ist

PALEMBANG – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Ogan Komering Ilir (OKI), bermasalah. Pemkab dan DPRD OKI serta Mura, di deadline enam bulan untuk melakukan perbaikan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menyebut sudah menerima laporan dari BPKP Sumsel, adanya temuan dan permasalahan di Sumsel, khususnya OKI dan Mura. Ia pun memberikan waktu penyelesaian masalah tersebut dan menindaklanjuti temuan dari BPKP Sumsel itu.

“Kami beri waktu enam bulan, untuk perbaikan dan penyelesaian masalah ini. Jika lewat dari itu, maka kami mohon maaf karena harus ambil tindakan. Jangan salahkan kami, kami akan sidak langsung,” kata Bambang yang dibincangi disela Semiloka Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi, Selasa (14/10) di Graha Bina Praja Sumsel.

Sementara itu Kepala BPKP Sumsel, IGB Surya Negara, membenarkan adanya temuan tersebut. “Kami melihat, adanya dokumen rapat pembahasan APBD tidak transparan. Sehingga tidak diketahui jejak perubahan hasil pembahasan APBD/APBD Perubahan antara pihak eksekutif dan legislatif,” jelas Surya.

BPKP Sumsel terangnya, memantau adanya belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) belum akuntabel. Diantaranya evaluasi proposal permohonan hibah, tidak memadai sehingga penyalurannya tidak tepat jumlah dan sasarannya. “Dari sebanyak hibah dan bansos yang ada sejak lima tahun terakhir (2010-2014), tidak ada laporan pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

BPKP juga mencatat, adanya permasalahan dalam ketahanan pangan dimana kegiatan cadangan pangan belum terpadu. Surya menuturkan, penyaluran bantuan daerah atau desa rawan pangan tidak tepat sasaran.

Selain itu di Mura, terlihat adanya korupsi dibidang pendapatan, yakni enam dari sebelas Perda tentang Pajak Daerah, yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup). Diantaranya, pajak hotel, parkir, sarang burung walet, restoran, hiburan dan PBB.

“Permasalahannya yakni DPPKAD Kab Mura belum memiliki SOP pendataan, penetapan dan penagihan pajak. Kemudian terdapat tunggakan pajak daerah karena upaya penagihan dan pengenaan sanksi tidak maksimal, database piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan tidak valid dan belum dilakukan rekonsiliasi,” jelasnya.

Sama seperti Mura, di OKI pun ditemukan hal-hal tidak sesuai karena adanya temuan hibah uang di 2014 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yakni perencanaan hibah tidak didahului dengan proposal dari calon penerima. Ia menyebut, ada hibah yang tidak direncanakan dan ada hibah berulang ke lembaga atau kelompok profesi tertentu, berupa pembayaran intensif rutin.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *