Tak ada Politik Sapu Bersih Di DPRD Sumsel

Pelantikan 75 Anggota DPRD Sumsel Periode 2014-2019 | Dok KS

Pelantikan 75 Anggota DPRD Sumsel Periode 2014-2019, Beberapa Waktu Lalu  | Dok KS

PALEMBANG – Politik sapu bersih ala Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI dan MPR RI, dipastikan tidak akan terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam pembentukan alat kelengkapan di DPRD Sumsel, dipastikan tak ada istilah KMP atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Kita masih membahas tata tertib (tatib) dan kode etik. Kemungkinan pembentukan alat kelengkapan dewan, baru akan dibahas minggu depan. Kita tidak menginginkan ada keseimbangan dan keadilan, dalam distribusi alat kelengkapan dewan tersebut,” kata anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Golkar, Edward Jaya ketika dibincangi, Senin (13/10).

Edward menyebut, kondisi di Sumsel berbeda dengan kondisi di pusat. Di Senayan jelasnya, 560 anggota DPR RI tersebut berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara 75 anggota DPRD Sumsel, berasal dari provinsi yang akan terus bertemu.

Karenanya kata dia, prinsip kekeluargaan dengan musyawarah mufakat lebih diutamakan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus) maupun Badan Anggaran (Banggar).

“Memang lobi-lobi politik, antar fraksi sudah berjalan. Tetapi itu sifatnya, musyawarah. Tidak ada istilah politik sapu bersih. Kita tidak menginginkan terjadi kelompok-kelompok di DPRD Sumsel,” terang Edward.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Joncik Muhammad. Joncik tak menampik, adanya lobi-lobi antar fraksi di DPRD Sumsel untuk pembentukan alat kelengkapan dewan.

Namun terang Joncik, lobi-lobi politik itu sifatnya adalah sharing power. “Tidak ada politik sapu bersih seperti di pusat. Disini, tidak ada KMP atau KIH, semuanya berbaur apalagi kita akan sering bertemu,” ungkapnya.

Pembagian “kekuasaan” di alat kelengkapan dewan menurut Joncik dipastikan akan bersifat adil. Artinya, tidak ada fraksi yang dikucilkan dan fraksi lain yang mendominasi. “Namun namanya politik, detik demi detik bisa berubah. Yang pasti, kita sudah berkomitmen tidak ada istilah politik sapu bersih dalam pembentukan alat kelengkapan dewan,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *