Ayo, Tolak Pilkada tak Langsung

puluhan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kelompok seperti Solidaritas Perempuan Palembang, Aliansi Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) Sumsel dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan lainnya, mengajak masyarakat untuk menolak dilaksanakannya pilkada tak langsung. | Dok KS

Puluhan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kelompok seperti Solidaritas Perempuan Palembang, Aliansi Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) Sumsel dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan lainnya, mengajak masyarakat untuk menolak dilaksanakannya pilkada tak langsung. | Dok KS

PALEMBANG – Polemik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung, belum juga usai walaupun Undang-Undang (UU) tentang Pilkada telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu. Senin (13/10), puluhan mahasiswa di Palembang, menolak dilaksanakannya pilkada yang dipilih melalui DPRD. Penolakan ini, disampaikan dalam aksi di Bundara Air Mancur (BAM), Palembang.

Pantauan Kabar Sumatera, dalam aksinya tersebut, puluhan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kelompok seperti Solidaritas Perempuan Palembang, Aliansi Mahasiswa Hijau Indonesia (MHI) Sumsel dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan lainnya, mengajak masyarakat untuk menolak dilaksanakannya pilkada tak langsung.

Selain berorasi, mereka membagi-bagikan himbauan kepada masyarakat yang melintas di kawasan BAM, Palembang. “Pengesahan UU Pilkada yang dilakukan DPR, sama saja mengambil hak konstitusi rakyat. Ini ancaman bagi demokrasi di Indonesia, karena hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya diserahkan ke DPRD,” kata Ida Ruri Sukmawati, Ketua Solidaritas Perempuan (SP), salah satu elemen mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut.

Ida menyebut, dicabutnya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah kemunduran bagi proses demokrasi di Indonesia. Karenanya kata dia, masyarakat harus melakukan perlawanan untuk menolak Pilkada tak langsung. “Ayo, tolak pilkada tak langsung,” ajaknya kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua MHI Sumsel, Rani Novariani, aksi penolakan Pilkada tak langsung kini sudah berlangsung di seluruh Indonesia. Di kota-kota besar di Indonesia terangnya, kelompok-kelompok masyarakat sudah melakukan aksi penolakan pilkada tak langsung.

Fakta tersebut sebut Rani menunjukkan, kalau sebagian besar masyarakat Indonesia menolak jika Pilkada diserahkan ke DPRD. “Para anggota dewan di DPR RI, sebelum mengesahkan UU Pilkada harusnya sadar kalau mereka disana mewakili suara masyarakat Indonesia. Harusnya mereka tidak perlu membuat UU tersebut, sebab itu merampas hak konstitusi rakyat,” ujarnya.

Hal senada dikatakan, Januarto, Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN). Menurutnya, UU Pilkada yang sudah disahkan DPR tersebut harus segera dicabut. “UU Pilkada tersebut menunjukkan, kalau hak-hak rakyat akan dipinggirkan. UU itu, akan melahirkan pemerintahan yang otoriter dan cerminan buruknya demokrasi. Karenanya UU itu, harus dicabut,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *