Pemecatan Karyawan Transmusi Dipertanyakan

PALEMBANG – Ratusan karyawan Transmusi yang dipecat usai menerima gaji, tidak bisa menerima pemecatan

Aksi protes Karyawan Transmusi di depan kantor PT SP2J di kawasan Palembang Trade Center (PTC). Jumat (10,10,2014) | Dok KS

Aksi protes Karyawan Transmusi di depan kantor PT SP2J di kawasan Palembang Trade Center (PTC). Jumat (10,10,2014) | Dok KS

yang dilakukan oleh manajemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), sebagai perusahaan pengelola Transmusi.

Mereka menyebut akan “menduduki” full Transmusi di KM 12, untuk mempertanyakan pemecatan tersebut.   “Besok (Senin), kami akan berkumpul di full di KM 12 guna membahas langkah selanjutnya, atas pemecatan tersebut,” kata Juliansyah, salah satu karyawan Transmusi yang dipecat saat dihubungi, Minggu (12/10).

Juliansyah selama ini menjadi koordinator lapangan (korlap), dalam beberapa aksi yang dilakukan karyawan Transmusi yang menamakan dirinya Forum Karyawan Transmusi (Fortrans).

“Kami tidak mau dikatakan mengundurkan diri, sebab tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Aksi-aksi yang kami lakukan selama ini, untuk menuntut hak kami seperti gaji yang belum dibayarkan tiga sampai empat bulan,” terangnya.

“Demo yang kami lakukan, untuk mengambil hak kami. Tidak bisa disebut melanggar aturan. Itu hak demokrasi. Kalau perusahaan melanggar aturan, yah benar. Karena, keterlambatan pembayaran gaji,” tegasnya.

Selain keterlambatan pembayaran gaji, sambung Juliansyah, kesalahan perusahaan adalah, pemotongan gaji karyawan yang tidak jelas arahnya. Ia menerangkan, setiap karyawan gajinya dipotong Rp 24 ribu per tiga bulan.

“Alasan pemotongan itu untuk Jamsostek dan BPJS. Namun, berdasarkan keterangan HRD perusahaan, uanbg itu tidak disetorkan, sehingga saat ada karyawan yang sakit, jaminan itu tidak bisa diklaim atau diganti. Akhirnya karyawan mengeluarkan uang pribadi, hal itu kami pertanyakan,” bebernya.

Kesalahan perusahaan lainnya kata Juliansyah, adalah potongan gaji yang terlalu besar yakni Rp 300 ribu, apabila karyawan tidak masuk kerja. Menurutnya, dengan keadaan manajemen seperti itu, karyawan tidak akan bekerja baik.

“Saya pernah dipotong gaji Rp 600 ribu, karena tidak masuk kerja dua hari. Kami mau saja diberhentikan, asal pesangonnya jelas. Kalau dianggap berhenti kan tidak ada pesangon,” keluhnya.

Juliansyah berharap, manajemen PT SP2J tidak mencari-cari kesalahan karyawan yang sudah bekerja sesuai ketentuan, dan sudah bertahun-tahun mengabdi kepada perusahaan. “Selama ini baik-baik saja. Kami tidak pernah demo, karena gaji dibayar tepat waktu. Kami berharap manajemen dapat bersikap lebih arif,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang sementara, Darmawan menyayangkan, kebijakan PT SP2J yang memecat ratusan karyawannya usai menerima gaji. “Segera kami panggil manajemen Transmusi. Transmusi harus dipertahankan. Tapi, kami juga harus mendengarkan permasalahan tersebut dari PT SP2J dan Pemkot Palembang, terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan yang dibuat manajemen,” tukasnya.

 

TEKS           : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *