411 Karyawan Transmusi Dipecat Usai Terima Gaji

Aksi protes Karyawan Transmusi di depan kantor PT SP2J di kawasan Palembang Trade Center (PTC). Jumat (10,10,2014) | Dok KS

Aksi protes Karyawan Transmusi di depan kantor PT SP2J di kawasan Palembang Trade Center (PTC). Jumat (10,10,2014) | Dok KS

  • Dianggap Mengundurkan Diri
  • Karyawan Tranmusi Ancam Gugat PT SP2J

PALEMBANG – Setelah menerima gaji yang tertunggak selama 3-4 bulan, 411 karyawan Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi mulai dari sopir, pramugara dan staf, Jumat (10/10), akhirnya menerima hak mereka tersebut.

Namun tidak hanya gaji saja yang diterima, ratusan karyawan Transmusi itu juga mendapatkan surat dari PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J). Isinya, mereka dianggap mengundurkan diri dari pekerjaanya atau dengan kata lain dipecat.

Pemecatan itu, diduga karena aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan karyawan Tranmusi tersebut sejak pertengahan September lalu. Pemecatan ini, tidak bisa diterima. Ratusan karyawan Transmusi ini pun, langsung melakukan protes di depan kantor PT SP2J di kawasan Palembang Trade Center (PTC).

“Kami tidak pernah mengundurkan diri. Ini zolim. Setelah gaji menunggak, kami kembali harus menerima pil pahit, pemberhentian,” kata Juliansyah, salah satu karyawan Transmusi yang selama ini sering memimpin rekannya melakuan aksi.

Juliansyah mengaku, sebagai rakyat kecil, sangat kecewa dengan perlakukan manajemen PT SP2J yang bersikap arogan dan bertangan besi. Karena, pemberhentian itu tidak ada sama sekali di koordinasikan dengan karyawan.

“Kami hanya diberitahukan, gaji karyawan yang tertunggak selama 3-4 bulan itu sudah bisa diambil di kantor PT SP2J. Namun setelah uang diambil, ada sebuah surat tanda terima untuk ditandatangani. Isinya, kami dianggap telah mengundurkan diri terhitung 5 Oktober 2014. Ini kan sama saja kami di pecat.

“Mending di pecat, kami dapat pesangon. Ini malah dianggap telah mengundurkan diri sehingga perusahaan tidak ada kewajiban membayar pesangon. Ini akal-akalan manajemen, mereka kejam sekali, ” keluhnya.

Menurut Juliansyah, surat sepihak permintaan pengunduran diri karyawan ditujukan kepada seluruh karyawan Transmusi, yang ditandatangani Direktur Utama (Dirut) PT SP2J, Marwan Hasmen.

Dalam surat tersebut para karyawan dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang (UU), dengan melakukan aksi mogok kerja yang tidak sah beberapa kali. Oleh karenanya, dianggap tidak bekerja lagi atau mengundurkan diri.

“Kami sangat keberatan, kami minta keadilan kepada lembaga hukum agar kasus ini bisa diselesaikan secara adil. Kalau perusahaan sudah bangkrut, yah jual saja aset. Kemudian bayar pesangon kami. Ini modus perusahaan, agar pesangon kami tidak dibayar,” ujarnya kesal.

Menurut Juliansyah, apa yang disangkakan manajemen PT SP2J hanya sepihak, pasalnya rata-rata sopir di transmusi sudah bekerja cukup lama yakni sekitar tahun 2009 dan telah bekerja dengan baik.

Katanya, mungkin manajemen takut dengan adanya tudinngan tidak beres dalam melakukan pengelolaan keuangan. “Kalau semuanya diurus dengan baik, kami rasa perusahaan ini bisa maju. Karena kami pikir tidak ada yang tidak bisa maju, hanya saja banyak yang salah urus sehingga begini,” ujarnya.

Juliansyah mengancam, akan membawa massa yang lebih banyak lagi atas perlakukan PT SP2J tersebut. “Ini harus dilawan. Hal ini sangat merugikan kami, ini zolim,” ulasnya.

Sementara itu, Dirut PT SP2J, Marwan Hasmen membenarkan telah menandatangani surat pemberhentian bekerja para karyawan Transmusi. “Kami sudah anggap mereka mengundurkan diri. Karena, mereka membangkang dan melakukan aksi mogok kerja, tanpa sepengetahuan perusahaan,” terangnya saat dihubungi.

Marwan menambahkan, dalam mengeluarkan surat pemberitahuan pengunduran diri karyawan Transmusi itu bukan asal-asalan, karena sudah melalui proses panjang. Misalnya mengkaji UU Ketenagakerjaan dan lainnya.

“Sudah terlalu sering mereka mogok. Terakhir 26 September sampai sekarang. Bahkan mogok kerjanya tidak diberitahukan ke kami. Sesuai UU, sepekan sebelum mogok kerja harus memberitahukan ke perusahaan. Jadi mogok kerja mereka tidak sah, sehingga mereka dianggap mangkir. Dalam UU, jika lima hari mangkir maka dianggap telah mengundurkan diri,” tukasnya.

 

TEKS         : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *