Terkait Kasus Bansos, Kepala Disdikbud Muaraenim diperiksa Tiga Jam

Ilustrasi Kejaksaan | Ist

Ilustrasi Kejaksaan | Ist

MUARAENIM – Akhirnya, orang nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muaraenim, Hamirul Han, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaraenim, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) senilai Rp 3,348 miliar untuk kegiatan e-Learning.

Pantauan Kabar Sumatera, Kamis (9/10), Kepala Disdikbud Muaraenim itu datang ke Kejari sekitar pukul 09.00 WIB. Ia kemudian, langsung masuk ke salah satu ruangan di Kejari. Disana, sudah menunggu sejumlah penyidik.

Pemeriksaan dilakukan, secara tertutup. Barulah sekitar pukul 12.00 WIB, Hamirul keluar dari ruang pemeriksaan bersama sejumlah penyidik. Tak ada kegusaran terlihat di wajahnya, yang ada justru “kemesraan” antara Hamirul dengan penyidik.

Buktinya usai pemeriksaan, petinggi Kejari Muaraenim bersama Hamirul memberikan keterangan pers. Kepada media, Kepala Kejari Muaraenim, Adhyaksa Darma Yuliano menyebut, Hamirul diperiksa dengan status sebagai saksi.

Adhyaksa menyebut, ada 29 pertanyaan yang diberikan penyidik kepada Hamirul. Pertanyaan seputar tugas dan fungsi yang bersangkutan, sebagai atasan dua kedua tersangka yakni Yasdin Antoni yang menjabat Kabid Sapras di Disdikbud Muaraenim dan Zalpin yang menjabat Kasi Sapras. “Hamirul juga dimintai keterangan, sebagai saksi untuk tiga tersangka lain,” terang Adhyaksa.

Dalam kasus ini terang Adhyaksa , penyidik sudah memeriksa 26 saksi. Rinciannya, lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Disdikbud Muaraenim dan 20 kepala Sekolah Dasar (SD) di Muaraenim.

“Kita sudah memiliki dua alat bukti, dalam kasus ini. Dari dua alat bukti itulah, tim menyimpulkan ada dugaan telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi terkait dana Bansos ini. Dua alat bukti ini, akan kita hadirkan dalam persidangan nanti. Namun kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya, dalam kasus ini,” ucapnya.

Sementara itu Kadisdikbud Muaraenim, Hamirul Han menyebut, selama tiga jam lebih ia diperiksa. Selama pemeriksaan itu, ada 29 pertanyaan yang disodorkan penyidik kepadanya. Namun kata Hamirul, ia tidak terlibat sama sekali dalam pengadaan peralatan TIK dari dana bansos yang dikucurkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu. “Pengadaan barang tersebut, juga tidak ada arahan dari saya. Kita hanya mengarahkan sesuai juknis, dari Kemendikbud,” ujarya.

Hamirul menerangkan, bansos yang didapatkan Disdikbud Muaraenim ini berawal saat ada surat edaran dari Kemendikbud pada 8 Februari, kemudian disusul surat dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel pada 14 Februari.

Isinya, Muaraenim mendapatkan bantuan peralatan TIK. Disdikbud Muaraenim kemudian mengusulkan usulkan, 80 SD untuk mendapatkan bantuan itu. Kemudian di verifikasi oleh Disdik Sumsel bersama konsultan dari Kemendikbud.

Kemudian disetujui hanya 62 SD, setelah itu sekolah yang mendapatkan bantuan mendapatkan dana Rp 54 juta, yang dikirim langsung Kemendikbud ke rekening sekolah. “Penggunaanya, barang itu dibeli dimana tidak ada petunjuk dari kita. Memang saya, sempat kumpulkan kepala sekolah, tetapi itu untuk mengarahkan agar penggunaan dana bantuan tersebut sesuai dengan Juknis dari Kemendikbud,” tukasnya.

 

TEKS         : SISWANTO

EDITOR       : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *